Tugumalang.id – Temuan belatung dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Lowokwaru beberapa waktu lalu memantik reaksi keras dari DPRD Kota Malang. Komisi D DPRD Kota Malang mendorong pihak berwajib menutup SPPG yang terbukti bermain main dengan kualitas sajian menu MBG.
Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Suyadi menilai insiden temuan belatung dalam menu MBG tak bisa dianggap sepele karena menyangkut keselamatan siswa sekolah.
“Faktanya memang ada. Ini persoalan serius. Mana mungkin makanan untuk disantap ada belatungnya? Artinya, kontrol harus ditingkatkan,” tegasnya, Kamis (5/3/2026).
Baca Juga: Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang Bersiap Jadi Garda Terdepan Penyambung Suara Rakyat
Menurutnya, persoalan ini telah menjadi bukti bahwa indikator pengawasan di tingkat pelaksana masih lemah. Padahal, standar operasional prosedur (SOP) penyajian dan pengolahan menu MBG sudah diatur cukup rinci.
“Kalau SOP dijalankan dengan benar, mestinya selesai. Ini kayaknya tidak dimaksimalkan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya keluhan berulang di sekolah yang sama. Salah satunya soal susu yang membuat anak anak sakit perut. Jika benar terjadi berkali kali, ia menyebut ada masalah sistemik dalam pengelolaan di SPPG bersangkutan.
Untuk itu, DPRD Kota Malang dengan tegas mendorong pihak berwajib dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menutup sementara SPPG yang terbukti melanggar aturan atau main main dengan kualitas menu MBG.
Baca Juga: Menu MBG di Kota Malang Ada Belatungnya
“Kalau berulang kali, ya mestinya ditutup dulu sementara untuk evaluasi dan ditata ulang yang benar,” ucapnya.
Politisi Nasdem itu juga mengamati aturan terbaru yang mewajibkan setiap SPPG mencantumkan harga dan komposisi kandungan gizi menu MBG. Hal ini menurutnya belum semua melakukan. Jika aturan ini diabaikan, sanksi tegas semestinya dijalankan.
Baca Juga: SPPG di Lowokwaru Malang Tetapkan Harga Menu MBG Rp 8 Ribu dan Rp 10 Ribu
Dalam waktu dekat, Komisi D DPRD DPRD Kota Malang berencana memanggil pihak pihak terkait untuk hearing. Mulai dari Dinkes, Dispangtan, Satgas MBG tingkat kota hingga perwakilan SPPG. Langkah ini diambil agar evaluasi berjalan konkret dan tidak berhenti pada klarifikasi semata.
“Program MBG adalah program mulia yang tak boleh tercoreng oleh kelalaian satu dua orang. Harapannya sederhana, ditata dengan serius. Anak anak jangan sampai jadi korban,” tandasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter: M Sholeh
Editor: Herlianto. A
