KOTA BATU – Anggota DPRD Kota Batu, Khamim Tohari, angkat bicara terkait temuan makanan basi dan berbau tidak sedap dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di dua sekolah negeri. Ia mendesak pemerintah agar memberikan sanksi tegas kepada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak disiplin dan abai terhadap standar keamanan pangan.
Kasus ini mencuat setelah para siswa di SMAN 1 Kota Batu dan SMPN 1 Kota Batu mengeluhkan kualitas makanan MBG yang diterima. Beberapa di antaranya menyebutkan makanan datang dalam kondisi bau, basi, daging tidak matang, hingga wadah penyajian yang tidak higienis.
Khamim menilai hal tersebut merupakan bentuk kelalaian serius dari pihak penyedia makanan. Apalagi, kejadian serupa juga pernah terjadi di berbagai daerah lain.
Baca juga: Badan Gizi Nasional Hentikan Operasional Dapur MBG yang Alami Kasus Keracunan Selama 14 Hari
“Artinya, ada juga dapur SPPG yang berhasil menjalankan tugasnya. Kalau sampai ada yang keracunan, berarti dapur SPPG-nya yang bermasalah,” ujar Khamim, Minggu (28/9/2025).
Politisi PDI Perjuangan itu mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) maupun pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi penyedia makanan yang tidak memenuhi standar. Ia juga menyarankan agar ada aturan yang jelas mengenai sanksi administratif hingga pencabutan kerja sama jika pelanggaran dilakukan berulang.
“Jika ada menu yang tidak sesuai standar BGN atau bahkan tidak layak konsumsi, dan pelanggaran itu terjadi hingga tiga kali, seharusnya langsung diberi sanksi. Ini penting supaya niat baik program MBG tidak justru berbalik menjadi masalah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Khamim menilai pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam menjamin keamanan dan kualitas pangan program MBG. Hal itu bisa dilakukan dengan memastikan seluruh dapur penyedia memiliki sertifikasi resmi, serta melibatkan puskesmas, tenaga gizi, dan petugas kesehatan lingkungan dalam pengawasan distribusi makanan di sekolah.
Ia juga menekankan bahwa apabila terjadi kasus keracunan, biaya pengobatan harus ditanggung oleh pemerintah, bukan orang tua atau pihak sekolah.
“Jika ada keracunan, semuanya harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Harus ada jaminan keamanan pangan sekaligus perlindungan kepada siswa,” ujarnya.
Khamim berharap insiden ini menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan MBG di Kota Batu bisa berjalan optimal. Dengan pengawasan yang lebih ketat, program ini diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi para siswa.
“Program ini punya niat yang baik, tapi jangan sampai salah kelola. Yang terpenting adalah kualitas gizi anak-anak, dan itu merupakan tanggung jawab pemerintah,” pungkasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter : M Ulul Azmy
redaktur: jatmiko
