Tugumalang.id – Audiensi strategis yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batu, BPJS Ketenagakerjaan, dan manajemen objek wisata Mikutopia pada Selasa (14/4/2026) menghasilkan sejumlah kesepakatan krusial. Fokus utama untuk memperkuat perlindungan pekerja lokal di Kota Batu.
Pertemuan ini fokus pada standarisasi ketenagakerjaan dan kontribusi ekonomi sektor pariwisata. Sejumlah poin yang menjadi kesepakatan utama seperti utamanya dalam memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Diketahui, dari total 203 karyawan yang ada di Mikutopia, sebanyak 95% (192 orang) merupakan warga asli Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji.
Baca Juga: Baru Beroperasi, Mikutopia di Kota Batu Sumbang Pajak Ratusan Juta
Dalam pertemuan itu, manajemen Mikutopia berkomitmen mendaftarkan seluruh karyawannya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin perlindungan sosial mereka.
Sementara itu, Disnaker mendorong pihak perusahaan untuk segera menerbitkan Peraturan Perusahaan sebagai acuan legalitas hak dan kewajiban antara manajemen dan pekerja.
Selain itu, nengingat Mikutopia masih dalam fase operasional rintisan, penerapan Upah Minimum Kota (UMK) akan dilakukan secara bertahap.
Selain aspek ketenagakerjaan, audiensi ini juga memaparkan dampak ekonomi positif dari keberadaan Mikutopia. Disebutkan bahwa Mikutopia telah menyetorkan pajak hiburan sebesar Rp352 juta dalam periode singkat antara 21–31 Maret 2026.
Baca Juga: Wisata Mikutopia di Kota Batu Diduga Melanggar Tata Ruang dan Dampak Lingkungan
Menindaklanjuti arahan Wali Kota Batu, Nurochman, pengelola diinstruksikan untuk tidak memberikan akses gratis pada masa kunjungan tinggi (high season) guna menjaga stabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Humas Mikutopia, Brian Kenendra menuturkan komitmen dan kesanggupannya untuk menjalankan seluruh arahan pemerintah. Ia menegaskan bahwa visi Mikutopia tidak hanya mengejar keuntungan bisnis, tetapi juga fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal dan peningkatan kesejahteraan pekerja seiring dengan perkembangan usaha.
“Kami ingin tumbuh bersama masyarakat sekitar dengan menyediakan lapangan kerja dan kontribusi nyata bagi daerah,” ujar Brian.
Langkah ini diharapkan menjadi standar baru bagi pengelola wisata di Kota Batu dalam menciptakan iklim kerja yang sehat dan berkelanjutan.
Reporter : M Ulul Azmy
Editor: Herlianto. A
