Malang, Tugumalang.id – Kebijakan Work From Home (WFH) guna menghemat BBM yang kini marak diterapkan mulai menimbulkan pertanyaan. Apakah kebijakan tersebut benar-benar bisa menghemat BBM? Pakar dari Universitas Brawijaya Malang menyebutnya tidak signifikan.
Pakar Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UB, Andhyka Muttaqin S.AP., M.PA. menyebut kebijakan WFH untuk menghemat BBM tidaklah signifikan. Apabila memang harus diterapkan, harusnya perlu skema pengawasan yang ketat dan tidak boleh berlaku pada semua sektor.
“Kebijakan WFH ini memang akan diterapkan untuk ASN, meski belum terdistribusi ke seluruh instansi. Untuk penghematan BBM, kebijakan ini tidak signifikan. Tapi kalau bicara menghemat energi lain seperti listrik dan internet itu lebih mengarah pada efisiensi anggaran,” kata Andhyka.
Andhyka menilai kebijakan WFH sama sekali tidak menyentuh akar permasalahan. Jika cadangan BBM menipis sebaiknya dibatasi penggunaannya (kuota), serta perbaikan transportasi umum agar masyarakat mengurangi frekuensi penggunaan kendaraan pribadi.
“Karena takutnya, WFH hari Jumat dijadikan long weekend (libur panjang). Sekalipun di hari Rabu seperti diterapkan pemerintah Jawa Timur, ini nanggung karena sebagai pekerja semangat kita di puncaknya dan permintaan pelayanan oleh masyarakat tinggi,” kata Andhyka, Jumat (10/4/2026).
Baca juga: Imigrasi Berlakukan WFH pada Jumat, Layanan Keimigrasian Tetap Beroperasi Normal
Sekalipun kebijakan WFH ini diterapkan, Andhyka menegaskan perlu adanya skema pengawasan yang ketat misalnya dengan pemastian titik koordinat absen di rumah hingga bagi ASN yang mendapat jadwal kerja di kantor perlu diberikan kompensasi agar semangat bertugas.
“Sistem yang baik perlu dibangun, karena kondisi ini tidak hanya sehari-dua hari, pasti akan ada culture shock (kejutan budaya), kebingungan pimpinan dalam mengontrol anak buahnya. Jadi bukan melihat hal ini secara parsial (sebagian) tapi secara sistemik,” jelas Andhyka.
Andhyka juga berpendapat bahwa kebijakan WFH tidak boleh diterapkan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan layanan langsung masyarakat. Jika begitu, kebijakan ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut secara komprehensif.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter : M Ulul Azmy
redaktur: jatmiko
