MALANG, Tugumalang.id – Gelombang aksi demonstrasi kembali terjadi di Kota Malang pada Rabu (17/6/2026). Ratusan mahasiswa yang menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Malang menyampaikan sembilan poin aspirasi kepada pimpinan dewan yang hadir menemui massa.
Berbagai isu menjadi sorotan dalam aksi tersebut, mulai dari kondisi ekonomi, penegakan hukum, demokrasi, kesehatan, lingkungan hidup hingga reformasi birokrasi. Massa menilai sejumlah persoalan nasional perlu segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan lembaga legislatif.
Soroti Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok dan Program Pemerintah
Dalam orasinya, salah satu perwakilan massa menyampaikan keresahan masyarakat terhadap meningkatnya harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, kenaikan harga berbagai kebutuhan telah menekan daya beli masyarakat.
Massa mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga serta menjaga stabilitas ekonomi agar beban masyarakat tidak semakin berat.
Baca juga: Aksi Demo Mahasiswa di Malang Soroti Program MBG yang Dinilai Jadi Ladang Korupsi
Selain itu, demonstran juga menyoroti sejumlah program pemerintah yang dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mereka meminta evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
“Pemerintah harus menghentikan program yang tidak efektif dan membebani APBN apabila memang tidak memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tegas salah satu orator dalam aksi tersebut.
Desak Revisi UU Peradilan Militer dan Pengesahan RUU Perampasan Aset
Pada sektor hukum, massa mendesak DPR RI bersama pemerintah segera merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Mereka menilai aturan tersebut perlu diperbarui agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas hukum.
Peserta aksi juga menegaskan dukungan terhadap percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi sekaligus memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
Di bidang demokrasi, mahasiswa menyampaikan penolakan terhadap berbagai kebijakan maupun regulasi yang dinilai berpotensi mengancam kebebasan sipil dan prinsip demokrasi. Mereka juga menyoroti sejumlah kerja sama atau nota kesepahaman (MoU) yang melibatkan institusi kepolisian dan dianggap berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
Baca juga: Aksi Demo Mahasiswa di Malang Bentangkan Spanduk “Indonesia Gawat Darurat”
Lingkungan, Kesehatan dan Reformasi Birokrasi Jadi Tuntutan
Selain isu ekonomi dan hukum, massa turut menyuarakan tuntutan di sektor kesehatan. Mereka meminta pemerintah menjamin keamanan distribusi obat serta menekan biaya layanan kesehatan yang masih dirasakan memberatkan sebagian masyarakat.
Menurut peserta aksi, akses terhadap layanan kesehatan yang aman dan terjangkau merupakan hak dasar yang harus dipenuhi negara.
Persoalan lingkungan hidup juga menjadi salah satu tuntutan utama. Demonstran meminta pemerintah menghentikan praktik deforestasi dan alih fungsi lahan yang dinilai mengancam keberlanjutan lingkungan serta masa depan generasi mendatang.
Tak hanya itu, mahasiswa mendorong reformasi birokrasi yang berorientasi pada sistem meritokrasi dan kompetensi. Pengisian jabatan publik, menurut mereka, harus dilakukan berdasarkan kemampuan, integritas, dan kinerja, bukan kepentingan politik.
Dalam poin terakhir, massa menagih komitmen DPRD Kota Malang untuk menyampaikan secara terbuka perkembangan tindak lanjut atas aspirasi yang pernah mereka sampaikan dalam aksi sebelumnya.
Aksi berlangsung di bawah terik matahari dan mendapat pengawalan aparat keamanan. Sejumlah pimpinan DPRD Kota Malang tampak menerima serta mendengarkan langsung berbagai aspirasi yang disampaikan para peserta aksi.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
redaktur: jatmiko
