Malang, Tugumalang.id – Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin memastikan pemerintah daerah masih dapat mengalokasikan anggaran untuk mengakomodasi guru honorer. Hal itu menyusul munculnya isu penghapusan guru honorer mulai tahun 2027 setelah terbitnya Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026.
Ali Muthohirin menjelaskan, belakangan muncul kesalahpahaman di masyarakat terkait Surat Edaran Mendikdasmen RI Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Relaksasi Pembiayaan Komponen Honor Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN pada Dana BOSP Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, surat edaran tersebut banyak ditafsirkan sebagai penghapusan guru honorer mulai tahun 2027, seiring adanya larangan pengangkatan tenaga honorer baru oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mulai diberlakukan pada 2024.
Baca juga: Dindik Jatim dan ITS Dorong Guru Honorer Mandiri Lewat Program PROTEG
Klarifikasi Soal Isu Penghapusan Guru Honorer
“Ada kesalahpahaman. Memang sudah ada larangan dari BKN untuk mengangkat tenaga honorer. Tapi dengan SE Mendikdasmen itu, guru honorer masih mendapat peluang untuk mendapatkan gaji,” kata Ali.
Ia menegaskan, Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 justru dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk tetap memberdayakan tenaga guru honorer di tengah masih kurangnya tenaga pendidik di sejumlah sekolah.
“SE ini bisa menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk tetap memberdayakan guru honorer,” ujarnya.
Pemda Masih Bisa Alokasikan Anggaran Guru Honorer
Ali mengaku telah memastikan hal tersebut kepada staf khusus dan staf ahli Mendikdasmen RI saat berada di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Ia juga menegaskan tidak ada kebijakan PHK massal terhadap guru honorer.
“Sudah ada klarifikasi soal isu Kemendikdasmen akan PHK atau memutus semua kontrak guru honorer. Itu tidak begitu. Jadi sebenarnya dengan landasan SE itulah pemerintah daerah masih bisa mengalokasikan anggaran untuk guru honorer,” jelasnya.
Mayoritas Guru Honorer Kota Malang Sudah Jadi PPPK
Di sisi lain, Ali menyebut mayoritas guru honorer di Kota Malang sudah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2025 lalu. Sebagian besar ditempatkan di sekolah-sekolah negeri.
“Tiga ribu sekian tenaga ASN yang masuk kemarin kan sebagian besar adalah guru. Jadi di Kota Malang, sebagian besar guru honorer sudah menjadi PPPK,” ujarnya.
Baca juga: Cerita Manusia: Guru di Pelosok Malang yang Tetap Mengajar Meski Hanya Ada Satu Murid
Ia juga memastikan guru honorer yang masih ada di Kota Malang tetap akan diakomodasi dengan berpedoman pada Surat Edaran Mendikdasmen RI Nomor 7 Tahun 2026.
“Saya akan cek data detailnya, sepertinya tinggal sedikit. Tentu kalau masih ada guru honorer di sekolah negeri, kita bisa berpedoman pada SE Mendikdasmen untuk alokasikan anggaran,” tandasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter: M Sholeh
redaktur: jatmiko
