Oleh: Dr. Aries Musnandar*
Diskursus publik belakangan ini riuh dengan istilah “omon-omon”, sebuah sindiran satir terhadap jurang lebar yang memisahkan antara retorika di podium dan fakta di lapangan. Dalam konteks bernegara, fenomena ini menjadi manifestasi krisis integritas yang akut.
Pidato-pidato kebangsaan yang dipenuhi diksi religius dan etis kerap hanya menjadi kosmetik politik, sementara di balik layar, intervensi terhadap independensi lembaga negara terus berjalan demi syahwat kekuasaan yang pragmatis.
Idul Fitri semestinya tidak berhenti pada seremoni saling memaafkan yang bersifat superfisial. Lebih dari itu, Idul Fitri harus menjadi momentum “Fitrah Kebangsaan” yang menuntut kembalinya integritas personal ke dalam praktik bernegara.
Jika taqwa hanya dipahami secara privat sebagai ritual kesalehan individu, tetapi abai terhadap etika publik, maka kita sedang menyaksikan pendangkalan makna agama dalam ruang sipil. Taqwa yang hakiki bukan sekadar komoditas lisan, melainkan konsistensi antara sumpah jabatan dan tindakan nyata.
Baca juga: Kapan Idul Fitri 2026? BMKG dan BRIN Ungkap Prediksi 1 Syawal 1447 Hijriah
Persoalan fundamental bangsa hari ini adalah lumpuhnya profesionalitas akibat intervensi yang mengganggu marwah Trias Politika. Kita menyaksikan proses sebab-akibat yang nyata: ketika ambisi kekuasaan tidak lagi mengenal batas etika, independensi lembaga legislatif dan yudikatif pun dipertaruhkan.
Hukum yang seharusnya menjadi panglima tertinggi perlahan bergeser menjadi instrumen yang dapat “dipesan” atau diintervensi. Padahal, tanpa pemisahan kekuasaan yang tegas dan bersih dari gangguan, keadilan sosial hanyalah fatamorgana dalam narasi pidato.
Di sinilah relevansi ibadah puasa yang baru saja kita lalui diuji. Puasa merupakan laboratorium pengendalian diri (self-restraint) yang paling radikal. Jika secara personal seorang hamba mampu menahan hal-hal yang halal demi ketaatan kepada Sang Pencipta, maka secara kolektif dalam kehidupan kebangsaan, para elite semestinya memiliki ketahanan moral untuk menahan diri dari godaan mengangkangi konstitusi atau merusak tatanan demokrasi.
Indikator keberhasilan puasa seorang hamba bukan terletak pada kemeriahan hari raya, melainkan pada transformasi perilaku pasca-Ramadhan. Secara analogis, keberhasilan “Idul Fitri Kebangsaan” harus diukur dari pergeseran perilaku kolektif ke arah yang lebih positif dan bermartabat.
Baca juga: Layanan Imigrasi Tutup 18-24 Maret 2026 Saat Nyepi dan Idul Fitri
Jika kondisi berbangsa dan bernegara belum menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, jika korupsi tetap langgeng dan intervensi tetap menjadi tradisi, maka puasa kita secara substantif belum memiliki makna dan belum menyentuh rida-Nya.
Rida Allah tidak akan turun pada sebuah bangsa yang membiarkan kebenaran diputarbalikkan oleh retorika hampa. Idul Fitri tahun ini harus menjadi tenggat bagi para penyelenggara negara untuk kembali ke fitrah integritas, yakni sebuah titik balik ketika taqwa tidak lagi disandera oleh kepentingan sempit, melainkan mewujud dalam etika bernegara yang bersih, jujur, dan profesional. Tanpa itu, kita hanya akan terjebak dalam siklus ritual tahunan yang hampa rasa dan miskin makna.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Tentang Penulis
Aries Musnandar, dosen PAI FIK dan Program Pascasarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Memiliki pengalaman bekerja di dunia usaha dan industri selama dua dekade, terutama di perusahaan multinasional.
redaktur: jatmiko
