Oleh: Dr. Aries Musnandar*
MALANG, Tugumlang.id – Pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) periode 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka membuka kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas kepemimpinan nasional.
Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong bukan sekadar urusan mengganti pejabat, melainkan momentum untuk menentukan arah pemerintahan dan masa depan bangsa. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto dan para pemangku kepentingan perlu mencermati secara sungguh-sungguh figur yang akan mendampinginya.
Indonesia sedang menghadapi pekerjaan besar, terutama membenahi tata kelola kekayaan nasional, menutup kebocoran ekonomi, dan mengembalikan manfaat sumber daya alam bagi kesejahteraan rakyat.
Baca Juga: Rektor Unikama Jajaki Kerja Sama Pendidikan dengan Taiwan, Mahasiswa Berkesempatan Kuliah Internasional
Agenda tersebut membutuhkan Wakil Presiden yang bukan hanya memiliki kemampuan politik, tetapi juga integritas, kemandirian, wawasan kebangsaan, serta keberanian mempertahankan kepentingan nasional.
Jangan Hanya Melihat Kedekatan Politik
Dalam menentukan pengganti Wakil Presiden, pertimbangan utama semestinya bukan kedekatan personal, hubungan keluarga, atau kompromi antarkelompok politik. Publik perlu memperoleh kesempatan menilai rekam jejak calon secara terbuka.
Apa prestasi yang pernah dicapai? Bagaimana pengalaman memimpin organisasi atau pemerintahan? Apa gagasan yang selama ini diperjuangkan? Dan yang tidak kalah penting, apakah terdapat kesesuaian antara ucapan, tindakan, dan tanggung jawab yang pernah diemban?
Kepemimpinan nasional membutuhkan sosok yang memiliki pendirian dan tidak mudah dipengaruhi kepentingan kelompok tertentu. Sebab, tantangan Indonesia bukan hanya persoalan administrasi pemerintahan, melainkan juga kuatnya pengaruh oligarki ekonomi yang dapat memanfaatkan kedekatan dengan pemegang kekuasaan.
Wakil Presiden harus menjadi mitra strategis Presiden sekaligus penyeimbang yang konstruktif. Loyalitasnya bukan semata-mata kepada individu atau kelompok politik, melainkan kepada konstitusi dan kepentingan rakyat.
Mengawal Kedaulatan Ekonomi
Salah satu agenda penting pemerintahan Prabowo adalah menutup kebocoran kekayaan nasional. Selama bertahun-tahun, Indonesia menghadapi persoalan pengelolaan sumber daya alam, manipulasi perdagangan, serta belum optimalnya penerimaan negara dari aktivitas ekonomi strategis.
Baca Juga: Batalkan Aturan Dokumen Syarat Capres – Cawapres, Begini Penjelasan KPU
Praktik under-invoicing, yaitu melaporkan nilai transaksi ekspor lebih rendah daripada nilai sebenarnya, merupakan salah satu persoalan yang perlu diberantas. Penelitian mengenai perdagangan Indonesia-Singapura bahkan menemukan indikasi penghindaran pajak impor melalui pelaporan nilai barang yang lebih rendah kepada otoritas kepabeanan Indonesia.
Singapura, sebagai pusat perdagangan dan keuangan regional, perlu menjadi perhatian dalam pengawasan arus perdagangan komoditas Indonesia. Posisi strategisnya dalam perdagangan internasional dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan manipulasi transaksi. Indonesia tidak boleh bersikap lengah terhadap praktik yang merugikan kepentingan nasional.
Dalam konteks tersebut, kebijakan pemerintahan Prabowo memperkuat tata kelola ekspor melalui mekanisme satu pintu (one-door policy) dengan melibatkan Danantara Sumberdaya Indonesia merupakan langkah strategis. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat transparansi perdagangan, mencegah under-invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor.
Langkah tersebut menunjukkan pentingnya keberanian negara mengembalikan kendali atas kekayaan alamnya. Kebijakan seperti ini perlu dijaga kesinambungannya dan tidak boleh dilemahkan oleh kepentingan oligarki, baik domestik maupun asing.
Karena itu, calon Wakil Presiden perlu memperlihatkan pemahaman yang memadai mengenai persoalan ekonomi-politik tersebut. Ia harus mempunyai keberpihakan jelas terhadap kedaulatan ekonomi, bukan sekadar memahami pertumbuhan ekonomi dari angka investasi dan ekspor. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa manfaat kekayaan nasional benar-benar kembali kepada rakyat.
Pengalaman dan Gagasan sebagai Ukuran
Selain komitmen terhadap kedaulatan ekonomi, pengalaman memimpin dan prestasi yang dapat dilihat publik perlu menjadi bahan penilaian. Seorang calon Wakil Presiden idealnya mempunyai pengalaman mengelola organisasi besar, memahami persoalan masyarakat perkotaan maupun pedesaan, serta mampu menyampaikan gagasan kebangsaan secara terbuka dan rasional.
Pengalaman memimpin pemerintahan daerah, misalnya, dapat memperlihatkan bagaimana seseorang menerjemahkan gagasan menjadi kebijakan nyata. Publik dapat menilai hasil kerjanya dalam bidang pendidikan, transportasi, pelayanan publik, pembangunan manusia, dan keadilan sosial. Demikian pula, pengalaman berinteraksi dengan masyarakat yang beragam dapat menunjukkan kemampuannya membangun dialog dan merawat persatuan.
Hal lain yang penting adalah konsistensi dalam memegang amanah. Dalam politik, kesempatan memperoleh jabatan sering kali datang bersamaan dengan godaan untuk berpindah posisi. Karena itu, sikap seseorang ketika menghadapi tawaran kekuasaan, menyelesaikan tanggung jawab, dan mempertahankan prinsip patut menjadi bagian dari penilaian rekam jejak.
Presentasi gagasan di hadapan publik juga perlu diperhatikan. Bukan sekadar kepiawaian berbicara, melainkan kedalaman pemikiran, kemampuan menjawab persoalan, penguasaan kebijakan, serta kesanggupan menawarkan solusi yang realistis. Pemimpin nasional harus mampu menghubungkan gagasan besar dengan kebutuhan konkret masyarakat.
Memulihkan Etika Bernegara
Lebih dari satu dekade terakhir, masyarakat menyaksikan berbagai perdebatan mengenai etika kekuasaan, konflik kepentingan, dan politik dinasti. Pengalaman tersebut mengingatkan kita bahwa demokrasi tidak cukup hanya diukur melalui pemilu dan pergantian pejabat. Demokrasi membutuhkan keteladanan, kepatuhan terhadap konstitusi, dan kesediaan pemegang kekuasaan untuk diawasi.
Wakil Presiden idealnya mempunyai keberanian moral untuk memberikan pandangan kritis apabila terdapat kebijakan yang berpotensi menyimpang dari kepentingan rakyat. Ia tidak boleh menjadi sekadar pelengkap pemerintahan, apalagi menjadi instrumen bagi kepentingan politik atau bisnis tertentu.
Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang menggabungkan ketegasan menjaga kedaulatan ekonomi dengan keluhuran nilai dalam menjalankan kekuasaan. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan keadilan sosial, integritas, dan tanggung jawab kebangsaan.
Pada akhirnya, pengisian jabatan Wakil Presiden merupakan kesempatan untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan nasional. Presiden dan para pemangku kepentingan hendaknya tidak tergesa-gesa hanya karena tuntutan pembagian kekuasaan. Rekam jejak, prestasi, pengalaman, integritas, serta konsistensi gagasan harus menjadi pertimbangan utama.
Indonesia tidak sekadar membutuhkan Wakil Presiden yang mampu mendampingi Presiden, tetapi sosok yang sanggup menjaga amanah konstitusi, mengawal kekayaan bangsa, menyeimbangkan kekuasaan, dan mengembalikan etika dalam kehidupan bernegara. Jangan sampai momentum pergantian ini justru menjadi jalan masuk bagi kepentingan oligarki yang selama ini berpotensi merugikan bangsa.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Editor: Herlianto. A
*Penulis adalah dosen senior Pascasarjana Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang dan Anggota Dewan Pakar ICMI Kabupaten Malang.
*Tugumalang.id mengundang para akademisi maupun praktisi untuk menulis di Ruang Cendekia melalui email: ruangakademika2026@gmail.com





































