Presiden dan Wakil Presiden Jangan Biarkan Rakyat Menanggung Harga Konflik Elite

PRESIDEN dan wakil presiden merupakan satu paket kepemimpinan nasional. Keduanya memperoleh mandat melalui proses demokrasi yang sama, dengan visi dan janji politik yang disampaikan kepada rakyat. Karena itu, ketika muncul tanda-tanda keretakan hubungan di antara keduanya, persoalan tersebut tidak semestinya dipandang sekadar sebagai dinamika politik antarelite.

Sebagai bagian dari masyarakat, saya meyakini bahwa rakyat pada dasarnya tidak menginginkan konflik antara presiden dan wakil presiden. Dengan logika awam sekalipun, masyarakat tentu memahami bahwa perselisihan di pucuk kepemimpinan negara berpotensi menimbulkan konsekuensi lebih luas daripada sekadar persoalan hubungan personal atau kepentingan kelompok politik.

Rakyat tidak membutuhkan tontonan pertarungan kekuasaan. Rakyat membutuhkan kepastian, ketenangan, perlindungan, dan pemerintahan yang mampu bekerja untuk kepentingan bersama.

Konflik di tingkat elite tidak pernah sepenuhnya berhenti di lingkaran elite. Ketika kepemimpinan nasional mengalami ketegangan, dampaknya bisa merembet ke berbagai sektor kehidupan. Konsentrasi pemerintahan dapat terganggu, agenda pembangunan berpotensi tersendat, kepercayaan publik bisa tergerus, bahkan masyarakat dapat terbelah oleh kepentingan politik yang saling berhadapan.

Di sinilah pentingnya melihat persoalan secara utuh, bukan sepotong-sepotong. Jangan sampai masyarakat justru didorong membela kelompok masing-masing, sementara persoalan mendasar yang seharusnya diselesaikan para pemimpin malah semakin membesar.

Negara Bukan Milik Kelompok Politik

Kepemimpinan nasional bukan milik satu kelompok, satu partai, atau satu lingkaran kekuasaan. Presiden dan wakil presiden memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengayomi seluruh rakyat, termasuk mereka yang tidak memilihnya dalam pemilihan presiden.

Karena itu, apabila terdapat perbedaan pandangan, ketegangan komunikasi, atau persoalan dalam hubungan kerja antara presiden dan wakil presiden, penyelesaiannya harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan negara.

Baca juga: Prophetic Intelligence: Menyatukan Ideologi dan Strategi Politik PKB di Era Gen Z

Kedewasaan bernegara justru diuji ketika terjadi perbedaan. Bukan ketika semua orang sepakat, melainkan ketika masing-masing pihak mampu menahan ego, membuka ruang dialog, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Saya kira, tidak ada masyarakat yang benar-benar menginginkan perpecahan dalam kepemimpinan nasional. Rakyat ingin melihat presiden dan wakil presiden bekerja bersama, saling menghormati kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, serta tetap berada dalam kerangka visi pembangunan yang mereka tawarkan ketika berkampanye.

Jangan sampai janji politik yang pernah disampaikan bersama justru kehilangan makna karena perbedaan kepentingan setelah kekuasaan berada di tangan.

Belajar dari Sejarah, Mengantisipasi Masa Depan

Dalam perjalanan bangsa, kita seharusnya belajar bahwa ketegangan politik yang tidak dikelola dengan baik dapat membuka ruang bagi polarisasi masyarakat. Ketika elite saling berhadapan, pendukung masing-masing bisa terseret ke dalam pertentangan yang lebih luas.

Hal semacam ini perlu diantisipasi sejak dini. Bukan dengan memperkeruh suasana atau membangun prasangka, melainkan melalui komunikasi politik yang terbuka, mekanisme konstitusional, dan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas negara.

Perbedaan dalam pemerintahan merupakan sesuatu yang mungkin terjadi. Namun, perbedaan tidak harus berakhir menjadi permusuhan. Demokrasi justru menyediakan ruang untuk menyelesaikan perbedaan melalui mekanisme yang sah dan bertanggung jawab.

Jangan pula membiarkan masyarakat menjadi penonton yang terus-menerus disuguhi pertarungan narasi, saling tuding, dan pembentukan kubu. Energi bangsa terlalu berharga jika hanya dihabiskan untuk mempertentangkan siapa yang lebih berkuasa dan siapa yang harus mengalah.

Ada persoalan rakyat yang jauh lebih mendesak untuk diselesaikan, mulai kesejahteraan, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, keadilan sosial, hingga kepastian masa depan generasi berikutnya.

Jangan Lagi-Lagi Rakyat Menjadi Korban

Pada akhirnya, jabatan adalah amanah, sedangkan kekuasaan memiliki batas waktu. Tidak ada jabatan politik yang bersifat abadi. Namun, dampak dari sebuah keputusan politik dapat dirasakan masyarakat dalam waktu panjang.

Karena itu, presiden dan wakil presiden perlu menyadari bahwa mandat yang mereka emban bukan sekadar legitimasi untuk menjalankan kekuasaan, melainkan tanggung jawab menjaga keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jika ada persoalan di antara keduanya, selesaikanlah secara dewasa. Jika ada perbedaan, bicarakanlah dengan kepala dingin. Jika ada persoalan konstitusional, gunakan mekanisme ketatanegaraan yang tersedia.

Baca juga: Presiden Prabowo Minta Mitigasi Bencana Diperkuat, Anggaran Harus Ditambah

Jangan biarkan ego politik mengalahkan kepentingan rakyat. Jangan biarkan persaingan elite berkembang menjadi perpecahan masyarakat. Terlebih lagi, jangan sampai rakyat kecil kembali menjadi pihak yang paling berat menanggung akibat dari konflik yang bukan mereka ciptakan.

Sebagai bagian dari masyarakat, saya hanya ingin melihat kepemimpinan nasional berjalan dalam suasana yang teduh, saling menguatkan, dan berorientasi pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Sebab, yang dibutuhkan bangsa ini bukanlah presiden yang menang atas wakil presidennya, atau wakil presiden yang menang atas presidennya. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu menjaga keutuhan negara dan memastikan rakyat tidak kehilangan harapan.

Kekuasaan boleh diperebutkan dalam demokrasi, tetapi persatuan bangsa tidak boleh dijadikan taruhannya.(*)