Malang, Tugumalang.id – Ketidaksesuaian data desil ribuan warga Kota Malang mendapat sorotan DPRD Kota Malang. Persoalan tersebut dikeluhkan karena membuat penyaluran bantuan sosial (bansos), beasiswa, hingga jaminan kesehatan berpotensi tidak tepat sasaran. Wali Kota Malang pun didesak turun tangan mengatasi persoalan itu.
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang, Saniman Wafi, mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan masyarakat terkait data desil yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Keluhan tersebut berasal dari seluruh kecamatan di Kota Malang.
Baca juga: Politisi Gerindra Kota Malang Soroti Data Desil Tak Akurat, Warga Kurang Mampu Terancam Kehilangan Bantuan Pendidikan
Menurutnya, ketidakakuratan data desil berdampak langsung terhadap masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan. Sebab, pengelompokan tingkat kesejahteraan itu menjadi salah satu dasar penentuan penerima sejumlah program perlindungan sosial.
“Jadi kami banyak sekali mendapat keluhan masyarakat terkait persoalan desil. Ketidakakuratan desil ini berdampak pada akses masyarakat terhadap beasiswa, PBI BPJS Kesehatan, maupun bantuan sosial yang akhirnya tidak tepat sasaran,” ungkapnya, Selasa (10/11/2026).
Politisi PKB itu menyebut salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah penonaktifan puluhan ribu warga dari kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Kondisi ini dikhawatirkan semakin membebani masyarakat rentan yang selama ini mengandalkan bantuan pemerintah untuk memperoleh layanan kesehatan.
Saniman menilai, persoalan data tersebut tidak sekadar menyangkut administrasi. Di lapangan, terdapat warga yang tercatat bekerja di perusahaan, tetapi status kepesertaannya masih masuk kategori PBI. Sebaliknya, pekerja sektor informal atau pekerja lepas dengan penghasilan tidak menentu justru berpotensi kesulitan membayar iuran BPJS secara mandiri.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara klasifikasi dalam sistem pendataan dan realitas ekonomi masyarakat. Persoalan serupa, menurutnya, juga terjadi dalam penyaluran beasiswa pendidikan hingga bantuan sosial. Jika tidak segera dibenahi, kebijakan berbasis data justru berisiko membuat kelompok rentan kehilangan akses terhadap perlindungan sosial.
“Bagaimana dengan masyarakat yang bekerja lepas, yang setiap hari saja masih kesulitan mencari nafkah? Mereka tentu akan semakin terbebani kalau harus memikirkan pembayaran BPJS sendiri, bahkan juga untuk biaya pendidikan,” tegasnya.
Anggaran Pendidikan Rp 690 Miliar Disorot
Di sisi lain, Saniman menilai Pemerintah Kota Malang sebenarnya memiliki kemampuan fiskal untuk mengambil langkah perlindungan, terutama di sektor pendidikan. Karena itu, keterbatasan data dari pemerintah pusat tidak seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak menghadirkan solusi.
Ia menyoroti alokasi APBD Kota Malang untuk sektor pendidikan yang mencapai sekitar Rp 690 miliar. Namun, lebih dari Rp 400 miliar di antaranya digunakan untuk belanja pegawai atau gaji. Sementara itu, program-program strategis di sektor pendidikan justru dinilai masih minim.
Saniman mendesak pemerintah daerah menyusun prioritas anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan pemberdayaan kelompok ekonomi rentan.
Saniman memahami bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan basis data tunggal dari pemerintah pusat yang tidak bisa diintervensi secara langsung oleh pemerintah daerah. Meski demikian, pemerintah kota tetap dituntut memiliki mekanisme untuk merespons warga yang kondisi sebenarnya tidak sesuai dengan data.
“Wali kota harus memiliki kebijakan konkret, harus ada terobosan. Memang DTSEN merupakan data tunggal dari pusat dan daerah tidak bisa mengintervensi. Tetapi harusnya Wali Kota Malang bisa melakukan diskresi, misalnya melalui surat keterangan yang tentu didasarkan pada realita di lapangan,” ucapnya.
Menurutnya, verifikasi faktual dan mekanisme pengusulan berdasarkan kondisi riil warga perlu menjadi perhatian serius. Dengan begitu, masyarakat yang secara ekonomi membutuhkan bantuan tidak serta-merta kehilangan hak hanya karena ketidaksesuaian data administratif.
Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Malang untuk memastikan kebijakan perlindungan sosial tidak berhenti pada kepatuhan terhadap sistem pendataan. Akurasi data perlu berjalan beriringan dengan kepekaan pemerintah dalam membaca kondisi masyarakat agar bantuan benar-benar diterima mereka yang membutuhkan.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
redaktur: jatmiko
