Konflik Mata Air Sumberbrantas Kota Batu, WALHI Soroti Pengeboran Air Tanah

Konflik ruang hidup itu dipicu aktivitas pengeboran air tanah oleh perusahaan hingga kejanggalan penetapan zonasi pariwisata. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan persoalan tata ruang sekaligus mengancam perlindungan hak kepemilikan lahan warga. Isu ini bahkan menjadi perbincangan populer di media sosial Threads.

Perwakilan WALHI Jatim, Pradipta Indra, menilai konflik tersebut mencerminkan lemahnya kontrol pemerintah terhadap tata ruang sejak Kota Batu ditetapkan sebagai kota madya. Ekspansi investasi sektor pariwisata yang pesat dinilai kerap mengabaikan daya dukung lingkungan di kawasan hulu.

“Konflik hari ini menjadi potret bahwa Pemerintah Kota Batu punya PR besar terkait pemanfaatan tata ruang. Ketika mendatangkan investasi pariwisata, sudah menjadi konsekuensi bahwa penataan dan pemanfaatan tata ruang harus betul-betul dikontrol,” ungkap Indra, Selasa (10/11/2026).

Indra menyoroti aktivitas pengeboran air tanah berkapasitas besar yang diduga memicu penurunan debit hingga matinya sumber mata air yang selama ini dimanfaatkan masyarakat setempat. Dia mengibaratkan penggunaan sumur bor seperti mengambil air menggunakan sedotan berukuran besar.

“Sedotan besar maupun kecil, sama-sama disedot, pasti yang lebih besar mengambil adalah sedotan yang lebih besar. Analogi ini cocok menjelaskan mengapa perizinan pemanfaatan sumur air tanah harus diatur secara ketat. Dampaknya memang ada,” jelasnya.

Baca juga: Pro Kontra PT ESA di Sumberbrantas, Pemkot Batu Terjunkan Tim Terpadu Usut Perizinan Proyek ABT

Meski kewenangan perizinan sumur bor berada di tingkat pemerintah provinsi, WALHI menegaskan Pemkot Batu tidak boleh lepas tangan. Pemkot dinilai tetap memiliki fungsi koordinasi strategis untuk memberikan catatan kritis terhadap persoalan tersebut.

”Posisi pemerintah daerah masih kuat kok untuk memberi peringatan. Harusnya juga ikut bersuara meski dalam hal ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Indra merekomendasikan pemeriksaan kondisi geologi di kawasan yang mengalami kehilangan mata air secara komprehensif. Jika kerusakan akuifer benar terjadi akibat pengeboran, proses pemulihannya membutuhkan waktu sangat panjang.

Terkait aktivitas konstruksi tiang pancang atau paku bumi sedalam 10 meter untuk pembangunan vila di kawasan tersebut, WALHI menilai dampaknya terhadap mata air bergantung pada apakah galian menembus lapisan akuifer atau tidak. Namun, aktivitas itu juga menyimpan risiko lain.

“Justru potensi land subsidence atau penurunan muka tanah sangat memungkinkan terjadi jika paku bumi ditancapkan pada kawasan lempeng tanah yang sensitif,” bebernya.

Baca juga: Pengeboran ABT PT ESA di Sumberbrantas, DPRD Kota Batu Minta Uji Forensik

Selain dampak ekologis, WALHI memperingatkan Pemkot Batu agar mewaspadai potensi krisis air yang berkembang menjadi konflik sosial. Kondisi serupa pernah terjadi dalam kasus mata air Gemulo dan Kasinan.

Kejanggalan Zonasi Pariwisata di Dusun Gimbo

Di luar persoalan mata air, WALHI juga mengungkap temuan terkait penetapan zonasi kawasan tersebut. Berdasarkan penelusuran peta di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), seluruh kawasan Dusun Gimbo tercantum sebagai zona pariwisata.

Padahal, kawasan permukiman warga yang telah mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM) justru tidak tercantum dalam peta peruntukan tersebut.

“Bagaimana proses kebijakannya sampai bisa menghilangkan hak warga yang bermukim di sana? Saya tanya warga juga bisa menunjukkan SHM sebagai legalitas atas tanah dan rumah yang dihuni. Kejanggalan zonasi ini memunculkan pertanyaan besar, apakah ini berpotensi memicu penggusuran ke depan?” tegas Indra.

WALHI Dorong Evaluasi Perda RTRW Kota Batu

WALHI mendorong pemerintah segera mengevaluasi dan meninjau kembali Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu. Menurut Indra, kebijakan penataan ruang harus mengedepankan transparansi, didasarkan pada kajian lingkungan yang mendalam, serta menjamin kepastian hak hidup masyarakat lokal.

Langkah tersebut diperlukan agar ekspansi pariwisata tidak mengorbankan keberlanjutan ekosistem dan ruang hidup warga.

“Kebijakan penataan ruang yang transparan, perlindungan sumber air, dan kepastian hak warga juga diperlukan agar pembangunan pariwisata tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan maupun ruang hidup masyarakat,” tegasnya.