Oleh: Istiadah*
Setiap kali seorang perempuan ditemukan terbunuh oleh suami atau kekasihnya, kita kembali terkejut. Nama korban menjadi berita, pelaku diburu dan ditangkap, masyarakat mengecam, lalu perhatian perlahan surut. Sampai perempuan berikutnya ditemukan tak bernyawa. Mengapa kita selalu datang setelah semuanya terlambat?
Pada akhir Oktober 2026, publik kembali dikejutkan oleh pembunuhan seorang perempuan dan anaknya di Madiun. Pelaku diketahui merupakan suami siri korban.
Kasus ini menambah daftar panjang kekerasan dalam relasi intim yang berakhir dengan hilangnya nyawa perempuan dan anak. Sebelumnya, pada Januari 2025, Uswatun Khasanah, perempuan asal Blitar, dibunuh suami sirinya di sebuah hotel di Kediri dan jasadnya dimutilasi.
Pada Maret 2026, pembunuhan seorang perempuan di Depok terungkap setelah jasadnya ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka. Pada Mei 2026, seorang perempuan di Pandeglang juga tewas setelah diduga dibunuh kekasihnya.
Kasus-kasus tersebut tentu memiliki kronologi dan motif yang berbeda. Namun, rangkaian tragedi ini mengajak kita melihat persoalan yang lebih besar: kekerasan terhadap perempuan dalam relasi personal yang dapat mencapai bentuk paling ekstrem, yakni pembunuhan.
Persoalannya bukan hanya bagaimana pelaku dihukum setelah kejahatan terjadi, melainkan mengapa tanda-tanda bahaya sebelum pembunuhan seringkali tidak berhasil dicegah.
Menamai Persoalan: Femisida, Bukan Sekadar Pembunuhan
Untuk memahami persoalan ini, kita perlu menggunakan istilah yang tepat: femisida. Istilah ini dipopulerkan oleh sosiolog dan aktivis feminis Diana E. H. Russell pada 1976 untuk menjelaskan pembunuhan perempuan oleh laki-laki karena mereka perempuan. Konsep ini membantu kita melihat bahwa pembunuhan terhadap perempuan tidak selalu dapat dipahami semata-mata sebagai kejahatan individual.
Baca juga: Expo Pesantren UIN Malang 2024, Kupas Tuntas Bahaya Kekerasan Seksual
Dalam konteks tertentu, pembunuhan tersebut berkaitan dengan misogini, ketimpangan relasi kuasa, dan hasrat untuk mengontrol kehidupan perempuan.
Pembunuhan oleh pasangan atau mantan pasangan dikenal sebagai femisida intim (intimate femicide). Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak setiap pembunuhan terhadap perempuan otomatis dapat dikategorikan sebagai femisida.
Motif dan konteks kekerasan perlu diperiksa berdasarkan fakta. Meski demikian, perspektif femisida penting digunakan untuk membaca pola kekerasan berbasis gender dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memungkinkan kekerasan tersebut berujung pada kematian.
Menyebut femisida bukan sekadar persoalan istilah akademis. Penamaan ini mengubah cara kita melihat masalah.
Jika pembunuhan perempuan hanya dipahami sebagai konflik rumah tangga yang berakhir tragis, kita berisiko mengabaikan relasi kuasa, pola pengendalian, dan kegagalan perlindungan yang mungkin telah berlangsung jauh sebelum pembunuhan terjadi.
Dari Rasa Memiliki Menuju Kekerasan
Pembunuhan dalam relasi intim jarang dapat dipahami hanya melalui peristiwa terakhir, tetapi harus dirunut dari peristiwa yang mendahuluinya. Dalam banyak kasus kekerasan berbasis gender, terdapat pola dominasi yang berlangsung secara bertahap: intimidasi verbal, ancaman, pengawasan berlebihan, pembatasan pergaulan, pengendalian ekonomi, hingga kekerasan fisik. Pola pengendalian yang terus-menerus ini dikenal sebagai coercive control.
Akar persoalannya terletak pada anggapan bahwa pasangan adalah milik yang dapat dikendalikan. Cemburu, penolakan, konflik rumah tangga, atau tuntutan kepatuhan kerap dijadikan dalih untuk membenarkan intimidasi dan kekerasan. Persoalannya bukan apakah seseorang boleh merasa cemburu, marah, atau kecewa. Persoalannya adalah ketika perasaan tersebut dianggap memberikan hak untuk mengatur, menyakiti, bahkan menghabisi nyawa pasangan.
Di sinilah konstruksi maskulinitas yang menghubungkan harga diri laki-laki dengan dominasi dan kepatuhan perempuan menjadi persoalan serius. Ketika perempuan dianggap wajib tunduk, keputusan untuk berpisah dapat dipersepsikan sebagai pembangkangan atau penghinaan. Penolakan perempuan kemudian dibalas dengan ancaman dan kekerasan. Tentu, tidak semua kecemburuan atau konflik pasangan berujung pada pembunuhan. Namun, normalisasi kontrol dan dominasi menciptakan lingkungan sosial yang dapat membuat kekerasan lebih mudah ditoleransi.
Mengapa Kita Sering Terlambat?
Jika pembunuhan merupakan puncak dari proses kekerasan, seharusnya ada ruang untuk melakukan pencegahan sebelum nyawa melayang. Ancaman, penguntitan, intimidasi, dan kekerasan berulang semestinya dibaca sebagai tanda bahaya, bukan dianggap sebagai kemelut rumah tangga biasa.
Sayangnya, perempuan yang mengalami kekerasan tidak selalu memiliki jalan keluar yang mudah. Ketergantungan ekonomi, tekanan keluarga, stigma sosial, kekhawatiran kehilangan hak asuh anak, hingga ancaman dari pelaku dapat membuat korban sulit meninggalkan hubungan yang membahayakan dirinya. Bahkan, keputusan untuk berpisah dalam situasi tertentu dapat memunculkan risiko kekerasan yang lebih tinggi.
Baca juga: LP2M UIN Malang Gelar Webinar Kupas Tuntas Perspektif Feminis
Karena itu, tidak adil jika tanggung jawab pencegahan dibebankan kepada perempuan melalui nasihat agar lebih berhati-hati memilih pasangan atau segera meninggalkan hubungan yang bermasalah. Nasihat semacam itu mengabaikan kenyataan bahwa korban seringkali berhadapan dengan ancaman nyata dan keterbatasan sumber daya untuk melindungi diri.
Tanggung jawab pencegahan harus dibagi secara tegas. Pelaku bertanggung jawab atas kekerasannya. Keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk tidak menormalisasi atau menutupi kekerasan. Institusi penegak hukum dan negara bertanggung jawab memastikan bahwa setiap ancaman ditangani secara serius dan korban memperoleh perlindungan yang memadai.
Persoalan ini juga memperlihatkan mengapa kekerasan domestik tidak boleh terus-menerus ditempatkan sebagai urusan privat. Ketika keselamatan seseorang terancam, kekerasan bukan lagi sekadar persoalan internal keluarga. Ia merupakan persoalan publik yang menuntut kehadiran negara.
Anak Bukan Sekadar Korban Tambahan
Tragedi pembunuhan perempuan juga sering memperlihatkan sisi lain yang tidak boleh diabaikan: anak-anak turut menjadi korban. Dalam kasus Madiun, seorang anak juga kehilangan nyawa bersama ibunya. Ini mengingatkan kita bahwa kekerasan dalam relasi intim dapat menghancurkan lebih dari satu kehidupan sekaligus.
Anak dapat menjadi sasaran langsung kekerasan, saksi yang mengalami trauma, atau bahkan digunakan sebagai alat untuk mengendalikan dan menyakiti ibu. Karena itu, perlindungan perempuan dan anak tidak seharusnya berjalan sendiri-sendiri. Ketika terdapat indikasi ancaman serius terhadap keselamatan seorang ibu, keselamatan anak-anak di sekitarnya harus menjadi bagian dari penilaian risiko dan penanganan.
Status sebagai suami, pasangan, atau orang tua tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan tanda-tanda bahaya. Relasi keluarga tidak dengan sendirinya menjamin keamanan. Justru dalam relasi yang tertutup, kekerasan sering kali sulit diketahui dan lebih sulit dihentikan.
Menghentikan Femisida: Negara Harus Hadir Sebelum Kematian
Antropolog dan aktivis feminis Marcela Lagarde mengembangkan konsep feminicidio untuk menyoroti pembunuhan perempuan dalam konteks impunitas dan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan. Perspektif ini membawa kita pada pertanyaan penting: sejauh mana negara telah melakukan pencegahan, bukan sekadar menghukum pelaku setelah korban meninggal?
Penegakan hukum memang penting, tetapi menghukum pelaku setelah pembunuhan tidak cukup untuk mencegah korban berikutnya. Ada beberapa langkah yang perlu menjadi perhatian.
Pertama, laporan ancaman, penguntitan, dan kekerasan berulang harus ditanggapi sebagai persoalan keselamatan. Aparat perlu memiliki mekanisme penilaian risiko yang cepat untuk mengidentifikasi kemungkinan eskalasi kekerasan. Korban harus memperoleh akses terhadap rumah aman, pendampingan hukum, dukungan psikologis, dan perlindungan yang tidak bergantung pada kemampuan ekonominya.
Kedua, aparat penegak hukum perlu memiliki perspektif gender dalam menangani kekerasan domestik. Riwayat ancaman dan kekerasan sebelumnya tidak boleh diabaikan ketika menerima laporan. Perlindungan terhadap korban dan saksi harus menjadi prioritas, termasuk ketika korban memutuskan untuk berpisah atau melaporkan pasangannya.
Ketiga, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara lembaga perlindungan perempuan, perlindungan anak, kepolisian, layanan kesehatan, dan pemerintah daerah. Ancaman terhadap seorang perempuan juga harus menjadi perhatian bagi keselamatan anak-anak yang berada dalam lingkaran kekerasan tersebut.
Keempat, negara perlu membangun sistem pendataan femisida yang terintegrasi. Data tidak cukup hanya mencatat jumlah perempuan yang terbunuh. Hubungan pelaku dengan korban, riwayat kekerasan, pola ancaman, dan respons lembaga sebelum kejadian juga perlu dicatat. Tanpa data yang memadai, negara akan kesulitan mengenali pola, mengukur efektivitas pencegahan, dan memperbaiki kebijakan.
Di samping itu, pendidikan kesetaraan dalam keluarga, sekolah, dan lembaga keagamaan perlu diperkuat. Menghormati otonomi perempuan, membangun relasi yang setara, serta mengelola konflik tanpa kekerasan bukanlah agenda yang bertentangan dengan nilai keluarga atau agama. Justru itulah fondasi kehidupan bersama yang bermartabat.
Jangan Menunggu Nama Korban Berikutnya
Kita tidak boleh terus terjebak dalam siklus yang sama: terkejut ketika perempuan dibunuh, mengutuk pelaku, lalu melupakan persoalan hingga tragedi berikutnya terjadi. Keselamatan perempuan harus menjadi ukuran keberhasilan negara, bukan sekadar banyaknya pelaku yang dipenjarakan.
Kekerasan domestik bukan urusan privat ketika nyawa dipertaruhkan. Mendengar ancaman, merespons laporan kekerasan, dan melindungi korban bukanlah mencampuri urusan rumah tangga, melainkan tanggung jawab kemanusiaan.
Menghentikan femisida berarti memastikan ancaman tidak diabaikan, korban tidak dibiarkan sendirian, dan negara hadir sebelum terlambat. Kita tidak boleh menunggu perempuan berikutnya terbunuh untuk menyadari bahwa hidupnya berharga.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
*Penulis adalah Koordinator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ikatan Alumni UIN Malang
*Tugumalang.id mengundang para akademisi maupun praktisi untuk menulis di Ruang Cendekia melalui email: ruangakademika2026@gmail.com
