MALANG – Upaya pemerintah memberdayakan geliat UMKM terus dilakukan. Seperti dilakukan Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui berbagai cara. Mulai pemberian fasilitas hingga kemudahan pengurusan legalitas usaha.
Bersama Kementerian Koperasi dan UKM, Pemprov Jatim mendorong para pelaku usaha UKM dan IKM se-Jatim lewat Rapat Koordinasi Program Prioritas Pengembangan Koperasi dan UKM Jatim yang diadakan di Malang, Kamis (10/6/2021) malam.
Ratusan pelaku usaha ini didorong bersinergi dalam penyusunan program pengembangan usaha, peningkatan kapasitas SDM, dan juga peningkatan kualitas produk pelaku usaha koperasi UKM dan IKM di Jatim.
Mendukung hal itu, Khofifah meminta dinas terkait agar Koperasi dan UMKM di Jawa Timur diberi akses penguatan SFM, perluasan pasar serta permodalan guna pengembangan usahanya.
“Utamanya dalam hal pengembangan kualitas produk. Caranya bisa memberikan ruang bagi pelaku IKM dan KUKM dalam bentuk event atau kegiatan baik skala nasional maupun internasional. Itu harus diperbanyak dan dibuka seluas mungkin,” kata dia.
Dia mengatakan, kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap perekonomian Jatim pada tri wulan – I tahun 2021 tercatat sebesar 57.25 % terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim.
Tercatat ada 22.834 koperasi aktif dan 9,78 juta UMKM di Jatim. Keduanya berkontribusi 57,25 persen terhadap PDRB Jatim. Artinya, potensi ini bisa jadi tonggak utama kekuatan ekonomi di Jatim.
Selain itu, Khofifah juga menyarankan agar pengurusan izin legalitas usaha utamanya dalam industri makanan dan minuman (mamin) perlu difasilitasi kemudahan dan percepatannya. ”Saya harap dari rakor hari ini bisa melahirkan program strategis,” harapnya.
Dalam kesempatan itu, Pemprov Jatim juga menyerahkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Dana Bergulir secara simbolis kepada 12 pelaku K-UKM dengan total sebesar Rp. 2,295 milliar. Juga ada penandatanganan Nota Kesepahaman dari Pemprov Jatim, Bank Indonesia Kanwil Jatim, Universitas Ma Chung, dan PT Sasa Inti.
Hal senada dikatakan Sekretaris Menteri Koperasi dan UMKM RI Arif Rahman Hakim, pentingnya aspek legalitas dari usaha UMKM ini bisa terintegrasi dengan program kemudahan yang diberikan Presiden RI Jokowi.
Upaya itu diberikan dalam rangka pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Terlebih, dia melihat potensi pertumbuhan ekonomi lewat UMKM di Jatim terbilang cukup bagus, meski mengalami kontraksi.
“Artinya kontribusi pelaku usaha mikro dan kecil di Jawa Timur ini sangat signifikan dalam PDRB (produk domestik regional bruto, red) di sini,” pungkasnya.
