Mastur Sonsaka*
Ada sesuatu yang menarik sekaligus menggelitik ketika kita menempatkan tiga peristiwa yang terpisah jauh oleh waktu di atas peta yang sama: Sungai Tambakberas. Di sana, pada 1295, darah kesatria Majapahit mengalir. Di sana pula, dua abad lalu, sebuah pesantren sederhana tumbuh dari hutan. Dan di sana, pada Agustus 2026, organisasi Islam terbesar di Indonesia akan menentukan nasibnya sendiri.
Pertempuran Tambakberas bukan sekadar catatan sejarah lokal. Ia adalah cermin paling awal dari kerapuhan politik internal sebuah kekuatan besar. Ranggalawe memberontak bukan karena ia ingin menghancurkan Majapahit, melainkan karena merasa diabaikan dalam pembagian kekuasaan. Intrik, kecurigaan, dan pembunuhan antar-kerabat sendiri menjadi harga yang harus dibayar.
Majapahit menang secara militer, namun kehilangan sebagian legitimasi moral dan wilayah. Pelajaran yang seharusnya tidak dilupakan: konflik internal yang tidak dikelola dengan adil dan bijak selalu meninggalkan luka yang lebih dalam daripada musuh dari luar.
Baca juga: Anak Muda dan Pengasuh Pesantren di Malang Berkumpul Jelang Muktamar NU, Hasilkan 9 Seruan Moral yang Penting
Enam abad kemudian, di tanah yang sama, KH Abdussalam membuka padepokan. Dari tempat penjemuran beras milik keluarga Kiai Hasbullah, lahir nama Tambakberas. Dari sana pula lahir KH Abdul Wahab Hasbullah-tokoh yang tidak hanya mendirikan pesantren, tetapi turut merancang Nahdlatul Ulama.
Ironis sekaligus indah: tempat yang pernah menjadi arena perebutan kekuasaan duniawi berubah menjadi pusat pembentukan kekuatan moral dan intelektual. Mbah Wahab tidak memilih jalan konfrontasi berdarah. Ia memilih organisasi, pendidikan, dan ukhuwah. Itu adalah jawaban sejarah atas trauma politik masa lalu.
Kini, ketika PBNU menetapkan Tambakberas sebagai lokasi Muktamar ke-35, keputusan itu tidak bisa dibaca sekadar sebagai pilihan teknis atau nostalgik. Ia mengandung pesan politik yang sangat kuat. Di tengah dinamika internal yang sempat membuat banyak pihak khawatir akan fragmentasi, NU seolah dipanggil pulang ke rumahnya sendiri.
Bukan ke hotel berbintang atau gedung konvensi modern, melainkan ke pesantren yang di dalamnya masih terasa napas para muassis.
Pertanyaannya: apakah NU mampu membaca simbolisme ini dengan sungguh-sungguh?
Jika Muktamar di Tambakberas hanya menjadi ajang penghitungan suara dan konsolidasi kubu, maka sejarah hanya akan berulang dalam bentuk yang lebih halus. Konflik Ranggalawe dan Mahisa Anabrang akan kembali dalam versi modern: saling curiga, saling mengklaim legitimasi, saling menyingkirkan.
Namun, jika forum tertinggi itu mampu menjadikan tempat tersebut sebagai ruang penyembuhan-bukan sekadar tempat pemungutan suara-maka Tambakberas akan menulis babak baru. Bukan lagi sebagai saksi pertumpahan darah atau sekadar tempat lahirnya organisasi, melainkan sebagai titik balik di mana NU membuktikan bahwa ia mampu mengelola perbedaan tanpa mengorbankan persatuan.
Baca juga: Ratusan Peserta Muktamar Rakyat An Nahdliyin Sepakati Petisi untuk NU yang Lebih Baik
Sejarah tidak pernah netral. Ia selalu menawarkan pilihan. Di tepi sungai yang sama, dulu orang saling bunuh demi jabatan. Nanti, di tanah yang sama, orang-orang yang mengaku pewaris Mbah Wahab akan memutuskan: apakah mereka ingin mengulangi pola lama atau menulis cerita yang berbeda.
Pilihan itu ada di tangan mereka yang akan duduk di Gedung Serbaguna KH Hasbullah Said bulan Agustus nanti. Dan sejarah, seperti biasa, akan mencatat dengan teliti.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
*Muhibbin NU dan calon rombongan lillah Muktamar 35
editor: jatmiko
