Tugumalang.id – Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan (TATAK) mengaku geram dengan penegakan hukum Tragedi Kanjuruhan. Sejak awal pengusutan kasus itu, disinyalir banyak kejanggalan. Sehingga mereka tidak heran dengan putusan vonis Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (16/3/2023) kemarin.
Koordinator TATAK, Imam Hidayat menuturkan, bahwa putusan vonis itu sudah diprediksi sejak awal. Sebab itulah, pihaknya menolak laporan kepolisian model A dan mengajukan laporan baru model B.
“Karena ya sudah banyak kejanggalan sejak awal. Mulai proses rekonstruksi, autopsi, sidang terbatas, penerapan pasal dan lainnya. Kalau pakai pasal 359 dan 360 KUHP, mereka memang tidak akan terbukti,” jelas Imam pada awak media, Jumat (17/3/2023).
Baca Juga: Jauh Dari Kata Adil, Ratusan Mahasiswa Turun Jalan Kecam Penegakan Hukum Tragedi Kanjuruhan
Imam menduga bahwa proses penegakan hukum ini sejak awal hanya sebagai formalitas belaka. Seperti diketahui, putusan vonis terhadap 3 orang terdakwa dari unsur kepolisian lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum.
Dua terdakwa yakni eks Kabag Ops Polres Malang, Kompol Wahyu Setyo Pranoto, dan eks Kasat Samapta, AKP Bambang Sidik Achmadi, divonis bebas, lebih ringan dari tuntutan 3 tahun penjara.
Begitu juga pada mantan Danki 1 Brimob Polda Jatim, AKP Hasdarmawan, dijatuhi vonis 1 tahun 6 bulan lebih ringan dari tuntutan 3 tahun penjara. Sebelumnya, Ketua Panpel Arema FC, Abdul Haris dan Security Officer Arema FC juga telah divonis 1,5 tahun penjara.
Baca Juga: 2 Polisi Divonis Bebas, Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Sebut Nyawa Tak Bisa Diganti Apa Pun
“Apa pun putusannya kalau pasal yang diterapkan bukan pasal 338 KUHP ya begitu. Makanya saya bilang di awal, kenapa tidak semua diputus bebas saja, atau lebih baik sudah enggak perlu sidang,” cibirnya.
“Tidak ada keadilan di sidang itu. Apalagi sekarang ada yang diputus bebas, kan semakin memperkuat dugaan kita sejak awal bahwa kasus kanjuruhan ini sudah dikondisikan sejak awal,” imbuhnya.
Sikap Tim TATAK
Sikap tim TATAK dalam koridor hukum tetap akan menempuh jalur laporan kepolisian model B yang sudah dilaporkan sejumlah keluarga korban di Polres Malang. Namun sejak dilaporkan pada Desember 2022 lalu, laporan ini tak kunjung menemukan titik terang.
Baca Juga: Dua Polisi Terdakwa Tragedi Kanjuruhan Divonis Bebas
“Hingga saat ini, prosesnya masih berhenti di tahap penyelidikan. Kami sudah beberapa kali tanyakan. Sejauh ini, dari penyidik bahkan sudah 5 kali memberikan SP2P dengan alasan belum kuat bukti,” bebernya.
Padahal, alat bukti berupa fakta foto, video hingga keterangan dari keluarga korban sudah banyak beredar, baik di media sosial maupun media massa. Begitu juga sudah terpapar di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya.
“Itu fakta kan? Dari keterangan Ketua Panpel, Abdul Haris, yang bilang overload tiket atas permintaan Kapolres Malang (AKBP Ferli Hidayat), lalu Suko Sutrisno (security officer) juga bilang awal insiden bermula dari pemukulan massa oleh kepolisian. Angka korbannya juga jelas, 135 nyawa orang. Kurang bukti apalagi?,” ujarnya.
Lebih lanjut, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana, untuk mempertanyakan progres laporan model B tersebut. “Mungkin dalam waktu sepekan inilah,” timpalnya.
Reporter: M Ulul Azmy
Editor: Herlianto. A
