Tugumalang.id – Sebanyak 93 Sekolah Rakyat akan segera beroperasi karena sudah hampir rampung. Diperkirakan sekolah ini akan beroperasi pada Juli 2026 mendatang. Kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci sukses transisi dan operasional program prioritas Presiden tersebut.
Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pembangunan sekolah rakyat ini merupakan kolaborasi lintas sektoral. Kata dia, beberapa sekolah menempati gedung permanen sebagian lainnya di sekolah rintisan.
Hal itu diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen bersama 126 perwakilan pemerintah daerah dari 93 kabupaten/kota pemilik Sekolah Rakyat permanen di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, Rabu (17/6/2026).
Baca Juga: Sapa Warga Sapa Mbatu, Program Edukatif Sekolah Rakyat Kota Batu Perkuat Interaksi Sosial Anak
“Masing-masing ada yang masih tetap berada di sekolah rintisan, tapi ada sebagian lagi yang akan menggunakan gedung permanen. Untuk itu diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang baik agar masa transisi ini bisa kita lalui dengan baik,” ujar Gus Ipul.
Sejauh ini, 48.975 bakal calon siswa telah terjangkau program Sekolah Rakyat melampaui kuota awal 32.640 siswa di tengah progres pembangunan 93 sekolah permanen yang kini telah mencapai 78,75 persen.
Secara nasional, pada tahun ajaran 2026/2027 akan beroperasi 178 Sekolah Rakyat, terdiri dari 93 sekolah permanen, 77 sekolah rintisan 2025, dan 8 sekolah rintisan baru 2026. Dari sisi kesiapan fisik, 69 lokasi telah rampung dan 24 lainnya sudah dapat difungsikan.
Gus Ipul menegaskan bahwa tantangan tidak berhenti pada selesainya pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
“Gedung selesai bukan berarti sekolah siap. Bagaimana memindahkan siswa, menerima siswa baru, dan memastikan dukungan di tahap awal itu yang menentukan,” tegasnya.
Baca Juga: 100 Siswa SD dan SMA Ikuti MPLS di Sekolah Rakyat Singosari
Antusiasme masyarakat yang tinggi menjadi indikator sekaligus tantangan. Dari total 48.975 anak yang telah terdata, mayoritas berasal dari kelompok paling rentan 85,8 persen penerima PKH dan 77,6 persen dari desil 1–2 DTSEN dengan sebagian merupakan anak yang sebelumnya tidak pernah mengenyam pendidikan.
“Yang kita lihat bukan hanya capaian akademik, tapi perubahan anak-anak ini. Mereka sekarang jauh lebih sehat, lebih disiplin, lebih percaya diri, dan punya harapan terhadap masa depan,” kata Gus Ipul.
Memasuki masa transisi menuju operasional penuh, peran pemerintah daerah menjadi penentu, terutama dalam penetapan siswa, pembentukan tim transisi, hingga dukungan tenaga pengajar dan sosialisasi masyarakat.
“Bisa jadi di tempat yang baru kita masih mengalami kekurangan tenaga kependidikan. Maka itu kita butuh bantuan dari daerah, guru-guru sementara untuk tahap awal ini,” ujarnya.
Komitmen tersebut mulai terlihat dari daerah. Perwakilan Kabupaten Boalemo, Syafrudin Kadir Lamusu, menyatakan kesiapan mempercepat tindak lanjut di lapangan.
“Kami akan menindaklanjuti percepatan pembangunan gedung fisik serta mendorong adanya sosialisasi dan penyerapan siswa-siswi yang sesuai kriteria,” ujar Syafrudin.
Sementara itu, perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan langkah konkret pada aspek transisi kelembagaan.
“Kami akan menindaklanjuti proses transisi dari sekolah rintisan ke sekolah permanen melalui penerbitan SK transisi,” ujarnya.
Pemerintah juga menetapkan tujuh langkah percepatan menuju 14 Juli, mulai dari penetapan siswa, sosialisasi masyarakat, hingga mobilisasi guru dan siswa. Dalam waktu yang semakin terbatas, kecepatan respons daerah menjadi faktor kunci.
“Tujuh langkah ini sudah terkunci dalam jadwal. Yang bisa kita kendalikan adalah kecepatan respon pemda di setiap tahap,” kata Gus Ipul.
Selain kesiapan teknis, pemerintah menekankan pentingnya jaring pengaman bagi siswa, mencakup layanan kesehatan, dukungan psikologis, pendamping sosial, hingga aspek keamanan lingkungan sekolah.
Rakor ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman secara simbolis oleh perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dan Kota Palangkaraya, serta diikuti seluruh perwakilan daerah lainnya.
Kedepan, Kementerian Sosial juga akan membuka akses publik melalui kegiatan open house Sekolah Rakyat sebagai bentuk transparansi sekaligus penguatan dukungan masyarakat.
Program Sekolah Rakyat bukan sekadar pembangunan infrastruktur pendidikan, melainkan intervensi sosial untuk memastikan anak-anak dari keluarga paling rentan tidak lagi tertinggal dari sistem pendidikan nasional.
Sumber: Rilis
Editor: Herlianto. A
