Malang, Tugumalang.id – Kebijakan mutasi dan relokasi pendamping desa yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) kembali menjadi sorotan. Kebijakan itu dinilai jauh dari aspek profesional dan manajerial serta mengingatkan perlakuan buruk terhadap warga nahdliyin di masa lalu.
Zulkarnain Mahmud, aktivis muda NU sekaligus mantan Ketua Lakpesdam NU Kota Pasuruan, menilai kebijakan tersebut bukan sekadar persoalan administratif. Menurut dia, ada pola yang mengulang kenangan buruk hubungan antara kelompok tertentu dengan warga NU.
“Dahulu kita punya memori pahit tentang persekusi terhadap amaliyah NU. Sekarang pola itu muncul lagi, bukan melalui narasi, melainkan melalui pemindahan kader-kader NU yang bekerja sebagai pendamping desa ke tempat yang jauh dari domisili mereka,” kata Zulkarnain.
Baca juga: Ketua PW Ansor Jatim Geram, Sebut Banyak Kadernya ‘Dipersekusi’ Menteri dari PAN
Zulkarnain Soroti Istilah Ukhuwah Kusiriyah
Zulkarnain mengingatkan pernyataan KH Abdul Wahab Chasbullah yang menyebut perilaku semacam itu sebagai ukhuwah kusiriyah. Istilah tersebut menggambarkan hubungan yang menempatkan nahdliyin sekadar sebagai “kuda” yang dikendalikan sesuka hati.
Menurut Zulkarnain, praktik mutasi massal yang terjadi saat ini mencerminkan pola serupa.
Menteri Desa Yandri Susanto yang berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN) dinilai perlu lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang menyentuh langsung kader NU di tingkat desa.
Zulkarnain menekankan, langkah tersebut berpotensi membuka kembali luka sejarah yang sempat mereda.
Baca juga: Kilas Balik Ketokohan KH Hasyim Muzadi, Bentuk dan Kualitas Nyata Kader NU
Ia juga mengapresiasi sikap tegas Ketua PW GP Ansor Jawa Timur H. Musyafa Safril yang telah mengecam kebijakan tersebut. Dukungan penuh diberikan kepada Ansor Jatim untuk mengambil langkah lebih lanjut.
Ansor Jatim Didorong Ambil Sikap
“Jika dalam waktu dekat tidak ada perbaikan kebijakan dari Kemendes, kami mendorong PW GP Ansor Jawa Timur untuk segera menetapkan sikap organisasi berupa gerakan politik konfrontasi terhadap Kemendes dan kekuatan politik yang mendukungnya. Sejarah GP Ansor sudah teruji dalam melawan kedzaliman,” tegas Zulkarnain.
Ia menambahkan bahwa semangat konfrontasi untuk menegakkan keadilan masih tertanam kuat di tubuh Ansor.
“DNA gerakan itu masih hidup. Jika keputusan organisasi disahkan, kader siap bergerak secara total,” pungkasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
editor: jatmiko
