Menko PMK Targetkan Angka Stunting Turun 3 Persen per Tahun

Tugumalang.id – Angka stunting Indonesia masih berada di angka 24,6 persen. Maka untuk menyongsong Indonesia emas 2045, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Muhadjir Effendy menargetkan angka stunting bisa ditekan 3 persen tiap tahun.

Menurutnya, salah satu kendala terberat dalam menekan angka stunting adalah kondisi pandemi COVID-19. Meski begitu, angka stunting saat ini telah turun 1,7 persen dari tahun sebelumnya.

“Jadi kalau mau naikkan target menjadi 3 persen per tahun, sebetulnya tinggal naikkan 1,3 persen per tahun saja. Itu insyaallah bisa dengan kebijakan yang sudah diarahkan oleh presiden,” ucapnya, di BKKBN Malang, pada Minggu (20/3/2022).

Dia juga menyampaikan bahwa Presiden RI, Jokowi telah menargetkan angka stunting Indonesia di 2024 bisa ditekan hingga menjadi kurang dari 14 persen.

“Kalau itu tidak segera ditangani dengan sungguh-sungguh ya lewat nanti bonus demografi kita karena penanganan stunting ini menjadi vital untuk pembangunan Indonesia ke depan, khususnya menyongsong Indonesia emas 2045,” jelasnya.

Untuk menekan angka stunting itu, kata dia, salah satu di antaranya yakni dengan mengalihkan kewenangan penanganan srunting dari Kementerian Kesehatan ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

“Jadi stunting tidak disebut sebagai penyakit lagi tapi ini berkaitan dengan pembangunan keluarga yang berlandaskan UU No 52/2009,” ujarnya.

Selain itu, saat ini pendamping keluarga di desa-desa sudah dibekali aplikasi pelaporan yang langsung terintegrasi ke pusat secara real time. Sementara BKKBN juga akan memberikan biaya pulsa kepala pendamping keluarga.

“Jadi mereka bisa mengirim pesan berkaitan stunting di masing-masing daerahnya yang paling bawah yakni tingkat desa sehingga kita bisa segera mengambil langkah tindakan kalau memang ada masalah,” paparnya.

Sementara itu, dia menilai provinsi yang menjadi penyumbang angka stunting tertinggi ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Jadi ada provinsi dengan angka absolut maupun prevalensinya sama-sama tinggi seperti di Nusa Tenggara Timur. Maka NTT akan menjadi perhatian khusus karena angka absolut dan prevalensinya tinggi,” tutupnya.

Reporter: M Sholeh

Editor: Lizya Kristanti