MALANG, Tugumalang.id – Di tengah peringatan Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei. Ketua PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Zainal Habib memberikan pandangannya tentang makna dari kebangkitan nasional yang bukan sekadar seremoni kalender nasional.
Pria yang saat ini juga menjabat sebagai Plt Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang), mengingatkan bahwa Hari Kebangkitan Nasional adalah alarm moral bagi bangsa Indonesia.
Jika pada tahun 1908 Budi Utomo bangkit melawan kolonialisme teritorial dan menjadi titik balik arah perjuangan bangsa untuk merdeka dari segala penindasan penjajahan. Maka tantangan saat ini di era disrupsi teknologi yang begitu masif, adalah bagaimana Indonesia bisa menghadapi tantangan kolonialisme algoritmik.
Semangat perjuangan Budi Utomo dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa, menurut Zainal kesadaran kolektif perlu diwarisi untuk menghadapi tantangan di era modern seperti saat ini yang semakin komplek. Di mana pikiran manusia perlahan diatur oleh algoritma yang bekerja dalam sistem digital global di balik layar ponsel atau smartphone.
Baca Juga: Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Nyata Pekerja Indonesia di Tengah Perubahan Zaman
“Adalah (Hari Kebangkitan Nasional) pengingat bahwa bangsa ini pernah bangkit dari ketertinggalan karena pendidikan, kesadaran kolektif, dan keberanian menentukan masa depannya sendiri. Semangat untuk keluar dari ketertinggalan inilah yang tumbuh di kalangan kaum terpelajar Indonesia pada awal abad ke-20,” bebernya.
“Kini, lebih dari satu abad kemudian, Indonesia memang sudah merdeka secara politik. Namun tantangan baru muncul dalam bentuk yang jauh lebih halus, algoritma. Hari ini, apa yang kita lihat, baca, bahkan pikirkan perlahan diarahkan oleh sistem digital global yang bekerja diam-diam di balik layar ponsel,” imbuh Zainal.
Lebih lanjut, ia mengatakan di era digital yang serba diatur oleh algoritma, manusia seperti merasa bebas memilih padahal pilihan tersebut telah disusun oleh algoritma.
Zainal mengutip pendapat dari Herbert Marcuse yang mengingatkan bahwa manusia modern sering merasa bebas. Padahal tanpa sadar, mereka hidup dalam sistem yang mengendalikan cara berpikirnya.
Kedaulatan di Tengah Era Digital
Saat ini Indonesia menghadapi ledakan digital yang luar biasa. Mengutip data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang melakukan survei dan pemetaan penggunaan internet nasional.
Hasil survei menunjukkan pengguna internet Indonesia tahun 2025 mencapai 229,4 juta jiwa dari total populasi sekitar 284,4 juta. Tingkat penetrasinya mencapai 80,66 persen, ini artinya delapan dari sepuluh orang Indonesia sudah terkoneksi oleh internet.
Zainal menyoroti bagaimana anak muda Indonesia yang didominasi oleh Milenial, Gen Z, hingga Generasi Alpha mereka hidup di ruang-ruang digital yang dengan mudahnya dapat diakses kapan saja. Namun di balik kemudahan tersebut, baginya belum tentu membawa kemajuan bagi sebuah negara.
Baca Juga: Optimisme Kebangkitan Pariwisata Menguat di MUSDA V ASPPI Jatim di Tengah Tekanan Ekonomi
“Generasi muda menjadi penggerak utamanya. Gen Z, Milenial, hingga Generasi Alpha hidup hampir sepenuhnya di ruang digital. Belanja online, belajar online, hiburan online, bahkan relasi sosial pun kini banyak berlangsung lewat layar. Tetapi koneksi internet tidak otomatis berarti kemajuan,” jelasnya.
Pihaknya juga menyertakan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mencatat indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024 hanya berada di angka 43,34.
Seperti diketahui, IMDI merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan dan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital. Mulai dari akses internet, keterampilan digital, hingga pemanfaatannya dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
Kenaikannya pun sangat tipis dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana infrastruktur digital justru turun dari 57,09 menjadi 52,70.
“Angka-angka ini menunjukkan satu hal penting, Indonesia memang cepat menambah pengguna internet, tetapi belum cukup cepat membangun kualitas masyarakat digitalnya,” ucap Zainal.
Dengan kata lain, masyarakat Indonesia semakin banyak terkoneksi internet, tetapi belum semuanya memiliki kemampuan literasi digital, keamanan data, dan pemanfaatan teknologi yang optimal.
Kesenjangan digital di Indonesia masih menjadi potret nyata yang belum terselesaikan. Berdasarkan IMDI, Jakarta memimpin dengan skor 50,5, jauh melampaui Papua (40,46) dan Maluku Utara (38,32). Angka ini menegaskan bahwa pemerataan teknologi masih menjadi angan-angan.
Saat masyarakat urban di kota-kota besar sudah fasih berdiskusi tentang kecerdasan buatan (artificial intelligence), analisis data, dan ekonomi digital, warga di pelosok daerah justru masih harus berjuang demi mendapatkan akses internet yang stabil.
“Di sinilah letak paradoks digital kita. Indonesia mungkin terlihat modern dan riuh di media sosial, namun sejatinya kita belum berdaulat secara digital,” ungkap Zainal
“Kita memang aktif sebagai pengguna, tetapi kendali atas teknologi dan data sepenuhnya berada di tangan korporasi global. Setiap hari kita berselancar di internet, tanpa sadar bahwa seluruh data, perilaku, dan atensi kita hanyalah komoditas yang menjadi “bahan bakar” bagi raksasa teknologi dunia,” paparnya.
Menghadapi Ancaman Besar di Era Algoritma
Tantangan yang dihadapi oleh sebuah bangsa di era digital bukan sekadar pemanfaatan teknologi, namun juga dampaknya bagi manusia.
Mengutip pandangan dari filsuf sosial, Erich Fromm yang membedakan manusia dalam dua orientasi hidup yakni having dan being. Dalam budaya having, manusia sibuk mengumpulkan simbol, angka, status, popularitas, dan pengakuan.
Situasi tersebut dirasa Zainal mirip dengan kehidupan di media sosial hari ini. Orang banyak berlomba-lomba mencari follower, like, engagement, dan validasi digital.
“Banyak orang terlihat aktif, tetapi sebenarnya lelah secara mental. Kita terus scrolling, tetapi sering kehilangan arah dan makna,” ujarnya.
Ancaman kedua di era digital adalah masyarakat modern sering merasa bebas padahal sebenarnya dikendalikan sistem yang tidak terlihat. Hari ini, algoritma media sosial bekerja seolah-olah pengguna merasa memilih sendiri, padahal pilihan tersebut telah dikurasi oleh mesin.
Dampaknya menurut Zainal, ruang berpikir menjadi sempit dan informasi yang muncul hanya sesuai preferensi pengguna. Orang semakin sulit berdialog dengan pandangan berbeda.
Sementara ancaman ketiga adalah media sosial justru melahirkan echo chamber yang mengancam demokrasi. Mengutip pendapat dari Jurgen Habermas, bahwa demokrasi sehat hanya bisa hidup jika masyarakat memiliki ruang diskusi yang bebas dari dominasi.
“Orang hanya mendengar kelompoknya sendiri. Percakapan publik dipenuhi buzzer, hoax, propaganda, dan kemarahan yang dipelihara algoritma,” tegasnya.
Inilah yang bagi Zainal momen kebangkitan nasional harus dimaknai sebagai perjuangan membangun kedaulatan digital.
Kedaulatan berarti mampu mengelola data sendiri, membangun sistem sendiri, dan menentukan aturan sendiri sesuai kepentingan nasional.
Kampus Islam dan Peluang Kebangkitan Baru
Ada satu raksasa tidur dalam peta kemajuan Indonesia yang sering kali luput dari radar perbincangan yakni Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
Jika seabad lalu STOVIA berhasil melahirkan generasi Kebangkitan Nasional melalui Budi Utomo, maka hari ini, jaringan UIN, IAIN, dan STAI seharusnya menjadi motor penggerak bagi Kebangkitan Baru 2026. Kampus-kampus ini berdiri kokoh di titik temu yang krusial, persimpangan antara wahyu, akal, dan keindonesiaan.
Data Kementerian Agama mencatat kekuatan yang masif: Indonesia memiliki 59 PTKIN (Negeri) dan 1.172 PTKIS (Swasta) yang membentang dari ujung Aceh hingga tanah Papua. Jaringan pendidikan ini adalah infrastruktur diskursus dan deliberasi terbesar di tanah air, sebuah aset yang bahkan tidak dimiliki oleh jejaring kampus umum.
“Sayangnya, modal sosial dan intelektual yang luar biasa ini belum dikapitalisasi secara serius untuk menahkodai masa depan bangsa,” ujarnya.
Menembus Batas Satu Dimensi: Melahirkan Coder yang Faqih
Tantangan terbesar PTKI saat ini adalah menyelaraskan potensi besarnya dengan tuntutan era digital. Kampus Islam sebenarnya membawa modalitas unik yang tidak dimiliki institusi lain, yaitu sintesis antara ilmu pengetahuan, etika modern, spiritualitas, dan komitmen kebangsaan.
Di tengah lansekap digital yang kian mekanis dan transaksional, dunia tidak hanya membutuhkan manusia yang mahir berhitung angka biner. Kita membutuhkan talenta yang memiliki jangkar kesadaran moral dan sosial.
Kampus Islam tidak boleh terjebak sekadar menjadi pabrik pekerja atau pencetak programmer biasa. Indonesia hari ini membutuhkan coder yang paham etika, sekaligus ulama yang fasih berbicara teknologi.
Melalui tradisi tafaqquh fiddin, mahasiswa PTKI sejak awal dilatih menggunakan tiga pisau analisis sekaligus yakni bayani (teks/dalil), burhani (rasionalitas/sains), dan irfani (intuisi/etika spiritual).
“Sinergi tradisi ini adalah obat penawar paling mujarab bagi masyarakat digital yang meminjam istilah Herbert Marcuse, kian terjebak dalam cara berpikir satu dimensi (one-dimensional man). Tugas PTKI adalah melebur batas tersebut adalah melahirkan coder yang faqih dan ulama yang tech-savvy,” jelas Zainal.
Dekolonisasi Digital: Dari GDPR Menuju “Amanah Algoritmik”
Ketika berbicara mengenai etika Kecerdasan Buatan (AI), kampus Islam harus berani melangkah lebih jauh. Diskusi etika teknologi di UIN atau IAIN tidak boleh mengekor pada regulasi barat seperti GDPR (General Data Protection Regulation) milik Uni Eropa semata.
Gagasan tersebut harus dibumikan ke dalam nilai ekologis Islam dan Nusantara. Menurut Zainal, Indonesia perlu memulai merumuskan konsep-konsep baru yang lebih membumi, seperti:
· Hisab Data: Akuntabilitas moral atas jejak digital.
· Amanah Algoritmik: Tanggung jawab etis di balik desain kode dan kecerdasan buatan.
· AI Rahmatan lil ‘Alamin: Teknologi yang inklusif, ramah lingkungan, dan merekatkan kemanusiaan.
Agenda strategis seperti fikih teknologi, etika AI berbasis nilai Pancasila, hingga digitalisasi manuskrip pesantren harus digarap secara masif.
“Bayangkan dampaknya jika Indonesia mampu membangun model AI sendiri yang dilatih menggunakan kekayaan bahasa daerah, khazanah pesantren, dan kearifan lokal Nusantara. Kita tidak lagi sekadar menjadi konsumen teknologi global, melainkan ikut menentukan ke mana arah peradaban digital dunia bergerak,” terangnya.
Bangkit Berarti Berpihak pada Manusia
Inti dari Hari Kebangkitan Nasional sebenarnya sederhana: keberanian untuk berdaulat dan menentukan arah nasib bangsa di tangan sendiri.
Jika dahulu para founding fathers bertempur melawan kolonialisme fisik yang kasat mata, hari ini pertempuran kita jauh lebih senyap dan rumit. Penjajahan baru datang dalam bentuk hegemoni data, jeratan algoritma, dan dominasi platform asing.
“Data APJII menunjukkan lebih dari 229 juta penduduk Indonesia telah terkoneksi secara daring. Namun, data Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) justru menunjukkan realitas sebaliknya: kualitas literasi dan kapasitas digital kita masih timpang. Kita baru sebatas terkoneksi, tetapi belum sepenuhnya berdaya,” papar Zainal.
“Oleh karena itu, kebangkitan nasional di era AI ini tidak boleh diukur dari seberapa cepat koneksi internet atau seberapa canggih aplikasi yang kita unduh. Kebangkitan sejati adalah tentang keberpihakan pada manusia,” imbuhnya.
Bahwa teknologi harus hadir untuk memerdekakan manusia, bukan untuk mengontrol pikiran mereka. Pemanfaatan AI harus meluaskan akses keadilan dan pendidikan, bukan justru memperlebar jurang ketimpangan sosial.
Ruang digital harus menjadi ruang musyawarah yang sehat, bukan arena polarisasi yang memecah belah bangsa.
Pada akhirnya, pertarungan masa depan bukan lagi antara manusia melawan mesin, melainkan antara bangsa yang mampu mendikte teknologi dan bangsa yang menyerah menjadi pasar teknologi.
Indonesia harus memilih sekarang, tetap nyaman menjadi penonton di pinggir lapangan, atau bangkit menjadi bangsa yang berdaulat penuh di atas algoritma.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Penulis: Bagus Rachmad Saputra
Editor: Herlianto. A
