Malang, Tugumalang.id – Helatan Islamic Business Exhibition 2024 yang digelar Indonesian Islamic Business Forum (IIBF) turut dihadiri para calon kepala daerah yang sedang berkontestasi di Pilwali Kota Malang 2024, Rabu 6 November 2024.
Namun hanya ada dua calon Wali Kota yang hadir yakni Wahyu Hidayat dan Heri Cahyono. Sementara dari paslon nomor urut 3, yang diwakili Dimyati Ayatullah tidak jadi hadir karena ada kegiatan konstituen.
Secara umum, para calon berdialog tentang dinamika, potret UMKM dan gagasan-gagasan mereka dalam membangun Kota Malang, terutama di sektor bisnis dan UMKM.
Namun secara garis besar, para calon pemimpin Kota Malang ini sepakat bahwa UMKM ini harus didukung, dirawat, didampingi agar bertumbuh. Bukan hanya sekedar didukung menjadi objek pemasukan daerah alias pajak daerah semata.
Baca Juga: Buka Islamic Business Exhibition, IIBF Bakal Ulas Bisnis 3 Calon Wali Kota Malang
Ini tak lepas dari tumbuh kembang UMKM di Kota Malang yang sangat pesat, bahkan tembus di atas rata-rata nasional. Banyaknya kampus dan status kota wisata menjadi faktor utama tumbuhnya kreativitas pelaku UMKM di Kota Malang.
Humas Divisi Kebangsaan IIBF Kota Malang Reza Adi Pratama menuturkan sejauh ini gagasan para calon Wali Kota yang memang berlatar belakang pebisnis sangat baik. Mulai pembinaan, pendampingan hingga gerakan beli produk lokal.
”Saya pikir, mereka semua sama-sama support dan melindungi UMKM agar terus bertumbuh, tdak hanya menjadikan mereka sebagai alat pemasukan daerah saja. Value mereka terhadap UMKM sama,” ungkap Reza.
Komitmen ini tentunya harus dikawal saat salah satu dari mereka terpilih. Salah satu support yang bisa diberikan pemerintah adalah dengan cara mengkaji ulang penerapan pajak daerah 10-12 persen bagi pelaku usaha.
Tentu, sambung Reza, bukan berarti pelaku UMKM tidak mau bayar pajak, melainkan pajak daerah ini memerlukan kajian berupa klasterisasi penerapan pajak bagi pelaku usaha sesuai kelas masing-masing.
”Kalau restoran dengan segmen menengah ke atas mungkin gak masalah. Tapi kalau yang menengah ke bawah, mau naikin harga Rp1.000 saja mikir-mikir, banyak pelanggan yang lari itu sudah banyak,” ujarnya.
Tentu, situasi-situasi bisnis seperti itu harusnya dimengerti oleh pemerintah. Karena aturan UU tidak serta-merta kemudian koheren dengan situasi bisnis di lapangan. Ia berharap Wali Kota terpilih nanti merupakan sosok yang ramah dan peduli UMKM.
Baca Juga: Hadirkan Narasumber Hebat, Jangan Lewatkan Kesempatan Belajar Bisnis di Islamic Business Exhibition 2024 yang Dihelat di Matos
”Ini sebagai kritik juga agar pemerintah dan DPRD jangan galak-galak soal pajak daerah ini, apalagi untuk UMKM. Gak kebayang kan kalau mereka bangkrut, lapangan kerja jadi berkurang, ujung-ujungnya ngaruh juga ke perekonomian,” ujarnya.
”Semoga Wali Kota terpilih nanti bisa melindungi UMKM, memberikan mereka ruang untuk terus bertumbuh dan berkomtribusi secara penuh terhadap perekonomian daerah tanpa diminta,” imbuhnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Sumber: IIBF
Redaktur: jatmiko
