Tugumalang.id – DPRD Kota Malang menyoroti turunnya belanja daerah sementara belanja pegawai naik dalam rancangan APBD 2026.
Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Ranperda KUA-PPAS APBD 2026 di gedung DPRD Kota Malang pada Rabu (17/9/2025).
Diketahui, target belanja daerah dalam rancangan APBD 2026 naik signifikan sekitar Rp 177 milyar. Sementara belanja pegawai turun sekitar Rp 400 milyar dalam rancangan APBD 2026.
Baca Juga: DPRD Kota Malang Desak Revisi Aturan BPJS Kesehatan yang Bahayakan Pasien
Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono mengatakan bahwa pihaknya akan meneliti postur anggaran belanja pegawai tersebut.
Meski diakui pada 2026 kanti akan ada pengangkatan 3.000 PPPK yang menjadi salah satu faktor kenaikan belanja pegawai.
“Kami gak memungkiri kalau terjadi peningkatan karena pengangkatan PPPK. Jumlah PPPK yang akan diangkat semuanya 3.000 orang. Kalau itung itungannya aja Rp 170an miliar, itu belum ngomong tunjangan kinerja,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa amanat UU mengharuskan belanja pedawai maksimal 30 persen APBD. Amanat ini akan diterapkan menyeluruh pada tahun 2027 nanti.
“Ini yang kami kritisi. Padahal amanat UU menekankan belanja pegawai itu 30 persen. Faktanya, hari ini sampai di angka hampir 47 persen, ini over. Kemarin saja (belanja pegawai 2025) sudah 37 persen,” bebernya.
Baca Juga: Anggota DPRD Kota Malang Murka Melihat Warganya Tak Dapat Manfaat BPJS Kesehatan dengan Layak
Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti pandangan fraksi fraksi DPRD Kota Malang. Ia juga berencana akan melakukan harmonisasi agar alokasi APBD 2026 nantinya bisa berimbang.
“Setelah ini kan masih ada hearing lagi, nanti kami harmonisasikan di situ. Sehingga nanti akan lebih didetailkan, lebih rigit lagi bagaimana pandangan Banggar terkait dengan ini,” ujarnya.
Ia tak memungkiri memang ada regulasi yang mendorong pemda membatasi belanja pegawai hanya 30 persen pada 2027 nanti. Hanya saja, pada 2026 nanti ada pengangkatan 3.000 PPPK sehingga membuat belanja pegawai APBD 2026 naik.
“Sebetulnya belanja pegawai ini (PPPK) sudah dihitung sebelum ada kebijakan baru dari Presiden. Tetapi tentu nanti tetap kami evaluasi dan harmonisasi bersama DPRD,” urainya.
“Ini kan belum final. Nanti kami bahas lagi. Nah belanja pegawai ini kan bukan hanya terkait gaji pokok, tetapi juga lain lain. Nanti akan kami harmonisasi. Tentu masih ada peluang peluang, tergantung nanti bagaimana kita menemukan jalan tengah bersama dewan,” tandasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter: M Sholeh
Editor: Herlianto. A
