Bappeda Jatim Minta RPJMD Pemda di Jatim Selaras dengan Arah RPJMN

  • Whatsapp
Forum Rapat Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota se-Jatim di Kota Malang, Kamis (29/4/2021). Foto/Azmy

MALANG – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Timur meminta pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Jatim segera menyelaraskan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dengan adanya kesamaan arah dan persepsi, baik antara Pemerintah Pusat dengan Provinsi dan juga Pemda, maka implikasinya tentu kembali pada arah kebijakan dan pembangunan di masing-masing kota dan kabupaten itu sendiri.

Forum Rapat Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota se-Jatim di Kota Malang, Kamis (29/4/2021). Foto/Azmy

Hal ini mengemuka di Forum Rapat Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota di Kota Malang, Kamis (29/4/2021). Forum ini dihadiri perwakilan Bappeda dari tiap 38 Kabupaten/Kota se-Jatim.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Jatim, Ikmal Putra mengatakan, RPJMD cukup penting untuk saling berkaitan dengan arah RPJMN, terlebih, sejak dihantam pandemi COVID-19.

Selama pandemi, terhitung ada indikator terkorekso yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tentu saja, itu harus segera ditangani.

”Itu yang jadi beban kita sejak pandemi ini dan harus segera diselesaikan lewat forum ini,” kata dia pada awak media.

Dengan begitu, arah dan kebijakan RPJMD nantinya bisa lebih terarah sehingga visi misi daerah juga terwujud. ”Maka dari itu, Provinsi dan daerah bisa serasi, saling bersinergi termasuk dengan Pusat. Jadi nanti arah pembangunannya bisa selaras,” imbuhnya.

Di Kota Malang sendiri, lanjut Ikmal, saat ini tengah menyusun perubahan RPJMD baru. Begitu juga di Pemkab Malang. Agenda pembangunan di Malang Raya yang diprioritaskan dibangun dalam waktu dekat dan sudah disetujui pusat seperti KEK Singosari misalnya.

”Itu sudah prioritas di Pemprov dan masuk Perpres No. 80/2019. Pemkab malang jadi bagian dari KEK nantinya. Juga Tol Malang-Kepanjen itu juga masuk Perpres. Tinggal menunggu Musrenbangnas dan hasil Rakorbangpus,” pungkasnya.

Baca Juga  PPKM Mikro Ketiga, Wali Kota Malang Optimistis Masuk Zona Hijau

Dalam forum ini, Bappeda Jatim menghadirkan Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Evaluasi. -Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Bob Ronald F. Sagala dan Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya Febrina Kusumawati.

Disitu, Bob Sagala menjelaskan ada 6 pendekatan perencanaan yang bisa dipakai sebagai acuan yakni teknokratik, politis, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas, holistik-tematik dan integratif serta spasial.

”RPJMD itu untuk panduan bekerja. Kalau nyusun RPJMD ya lihat dulu RPJMN-nya, biar selaras,” kata Bob.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *