Tugumalang.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang terus melakukan terobosan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak.
Salah satunya dengan menggencarkan program Bapenda Menyapa Warga bersama Rujak Limpung (Seruan Bayar Pajak Keliling Kampung) di Balai Desa Ngingit, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang pada Selasa (20/5/2025).
Program jemput bola ini mendapat animo besar dari masyarakat. Sejak pagi hari, ratusan warga memadati Balai Desa Ngingit untuk memanfaatkan program layanan yang difasilitasi Bapenda Kabupaten Malang.
Baca Juga: Bapenda Kabupaten Malang Gelar Layanan Pajak Terpadu di Pujon Lor
Menariknya, juga ada layanan kesehatan gratis serta dorprize bingkisan sembako bagi warga yang memanfaatkan layanan pajak dari Bapenda itu.

Dalam program ini masyarakat bisa melakukan pembayaran pajak seperti PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) tahunan, pengesahan STNK, pembayaran Opsen PKB tahunan, pembayaran SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), pembayaran PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan), pebetulan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB P2, hingga konsultasi pajak daerah.
Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedanthara menyampaikan bahwa program yang juga berkolaborasi dengan Pemprov Jatim, Bank Jatim, Jasa Raharja hingga Dinkes Kabupaten Malang ini untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak tanpa harus jauh jauh ke kantor Bapenda yang ada di wilayah Kepanjen.
Baca Juga: Bapenda Kota Malang Hapuskan Denda Administrasi Pajak Daerah Sampai 30 November 2024
“Jadi ini jemput bola agar masyarakat gak susah membayar pajak dan harapannya bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak,” tuturnya.

Pihaknya mengapresiasi animo besar yang diberikan masyarakat terhadap program ini. Untuk itu, pihaknya juga memberikan dorprize berupa sembako bagi masyarakat yang melakukan pembayaran pajak melalui program Bapenda Menyapa Warga ini.
“Harapan saya, semua pelayanan nanti ya kami datang ke bawah, terutama di desa desa agar masyarakat gak merasa kesulitan kalau mau bayar pajak,” ujarnya.
Baginya, turun langsung ke bawah atau ke tengah masyarakat memang menjadi strategi jitu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pajak.
Bahkan, hal ini juga sekaligus bisa memperkuat data base terkait perpajakan di Kabupaten Malang. Dikatakan, program rutin yang telah digencarkan sejak 2022 ini hasilnya terbukti cukup signifikan.
Dia mencontohkan, realisasi pajak daerah sektor PBB pada tahun 2021 hanya mencapai Rp 65 miliar, sementara tahun 2024 realisasinya hampir Rp 120 milyar, bahkan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini tentu berkat upaya upaya Bapenda dalam mengoptimalkan realisasi pajak daerah.
Diketahui, pajak daerah yang ditangani Bapenda Kabupaten Malang meliputi 12 sektor. Secara keseluruhan, pajak daerah sebagai penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Malang itu ditargetkan mencapai Rp 727 milyar pada tahun 2025 ini.
Menurutnya, PAD merupakan indikator kemandirian fiskal daerah. Dengan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan pajak, Made meyakini Kabupaten Malang bisa mencapai kemandirian fiskal. Dengan demikian, Kabupaten Malang tak lagi bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
“PAD kan ada 4 sektor yakni pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lain lain. Jadi pajak ini untuk pembangunan daerah. Kita membangun jalan, jembatan dan lainnya kan ya dari pajak,” ucapnya.
“Kita baru bisa mandiri di sekitar Rp 1 triliun (PAD) dari kebutuhan sekitar Rp 5 triliun (APBD). Semoga 5 tahun ke depan PAD bisa Rp 3 tiliun lah. Makanya kami pelan pelan meningkatkan kesadaran masyarakat,” tandasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter: M Sholeh
Editor: Herlianto. A





























