Malang, Tugumalang – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang menunjukkan bahwa digitalisasi pajak bukan sekadar tren, tetapi solusi nyata memperkuat keuangan daerah. Melalui transformasi digital e-Tax, Kota Malang berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menekan kebocoran bahkan loss potensi pajak. Kini, teknologi e-Tax telah diadopsi berbagai daerah di Indonesia.
Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto menegaskan bahwa e-Tax menjadi andalan sekaligus tulang punggung dalam strategi optimalisasi pajak daerah di Kota Malang. Sistem digitalisasi ini menurutnya telah menjadi salah satu pendongkrak terbesar PAD di Kota Malang dari tahun ke tahun.
Terbaru, ia menyebutkan bahwa keberhasilan ini juga terlihat dari capaian triwulan pertama 2026. “Realisasi pajak restoran mencapai 178 persen dari target, jadi sudah surplus 78 persen,” kata Handi, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, lonjakan tersebut bukan dipicu oleh pertumbuhan jumlah usaha baru. Tetapi merupakan hasil dari optimalisasi sistem digital e-Tax yang mampu membaca potensi pajak secara akurat dan riil time.
“Bukan karena banyak restoran atau kafe baru, setiap bulan itu ada kafe baru buka, sekian kafe juga tutup. Jadi memang karena sistem e-Tax ini benar benar kami perkuat. Sehingga kebocoran bisa ditekan,” tegasnya.
Baca juga: 9 Jenis Pajak Surplus di Triwulan I 2026, Bapenda Kota Malang Optimis Tren Pertumbuhan Ekonomi Stabil
Berbeda dari digitalisasi pada umumnya, e-Tax yang dikembangkan Bapenda Kota Malang tidak berhenti pada pemasangan alat belaka. Bapenda justru masuk ke tahap yang lebih dalam, yakni penguatan kualitas data berbasis analisis dan pengecekan lapangan.
“Digitalisasi kami tidak sekadar pasang alat. Kami sudah bicara kualitas data,” ujarnya.
Melalui sistem ini, setiap transaksi pajak dapat dipantau dan dianalisis. Pola pola tidak wajar oleh pengguna e-Tax, seperti alat yang dimatikan lalu dinyalakan lagi atau dimainkan secara manipulatif dapat langsung terdeteksi.
“Saya bikin tim analisa, sehingga kalau e-Tax dimatikan-dihidupkan atau dimainkan itu kelihatan. Maka kalau ada tren seperti itu, petugas kami akan datang ke lokasi untuk mengecek,” bebernya.
Temuan dan analisis itulah yang kemudian akan dikonfirmasi dan dicocokkan apakah laporan omzet wajib pajak dan kondisi riil di lapangan benar benar sesuai.
“Kadang omzet dilaporkan hanya Rp100 juta, dengan pajak Rp 10 juta, ternyata omzetnya bisa sampai Rp 300 juta. Disitu ada potensi PAD yang kami selamatkan dan ini kami lakukan di ribuan resto yang ada di Kota Malang,” ungkapnya.
Baca juga: Bapenda Kota Malang Beri Keringanan PBB Lahan Pertanian hingga 50 Persen
Ia menegaskan, e-Tax juga berfungsi menjaga transparansi pajak yang dibayarkan masyarakat melalui transaksi di sektor strategis seperti restoran, kafe, parkir, hotel hingga hiburan. Sistem e-Tax dipasang di mesin mesin kasir seluruh wajib pajak dalam sektor tersebut.
“Pajak itu titipan dari masyarakat. Kita harus pastikan tidak ada potensi yang hilang,” katanya.
Baginya, e-Tax bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi gerakan membangun integritas pengelolaan pajak daerah. Sistem ini menjadi bukti bahwa digitalisasi yang dibarengi pengawasan ketat mampu mendorong kemandirian fiskal.
“e-Tax itu seperti gadget, bisa digunakan dengan baik atau disalahgunakan. Tugas kami memastikan sistem ini tetap di jalur yang benar,” tegasnya.
Keberhasilan Kota Malang dalam mengembangkan e-Tax itu menarik perhatian daerah lain. Sejak 2023, tercatat 74 dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia telah melakukan studi banding terkait sistem e-Tax ini.
Beberapa daerah bahkan telah mereplikasi secara langsung, seperti Lombok Barat, Kendari, Pekanbaru, Cirebon, Bangkalan, hingga Gorontalo. Sementara daerah lain seperti Tasikmalaya, Probolinggo dan Palembang dalam tahap proses adopsi.
Bapenda Kota Malang juga aktif memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada daerah yang ingin mengadopsi sistem tersebut, bahkan tanpa biaya. Langkah ini menjadi bentuk kontribusi dalam mendorong kemandirian fiskal daerah secara nasional.
“Kami berikan secara gratis bagi daerah yang mereplikasi. Setelah MoU, kami juga berikan bimtek dan pelatihan langsung agar bisa dipakai disana. Ini juga sesuai arahan KPK agar daerah mengadopsi sistem yang sudah berjalan baik,” tandasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter: M Sholeh
redaktur: jatmiko
