Ada Kebijakan Baru PPKM Mikro, Bagaimana di Kota Malang

  • Whatsapp
Aparat gabungan melakukan patroli skala besar selama masa PPKM di Kota Malang. Foto : Azmy

MALANG – Pemerintah RI kembali mencanangkan kebijakan baru, yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro dalam waktu dekat. Rencananya dimulai pada 9 Februari 2021. Sifat pembatasan aktivitasnya lebih skala kecil, di tingkat kelurahan atau desa.

Terkait hal ini, Kabag Humas Pemkot Malang Nur Widianto mengatakan, pihaknya  sudah menerima surat tembusan dari Mendagri terkait PPKM Mikro. Namun, Pemkot Malang masih belum ada putusan untuk merumuskan teknis pelaksanaannya.

Bacaan Lainnya

”Kalau produk regulasi SE belum dikeluarkan. Tapi secara spirit Pak Wali Kota selalu menganjurkan penguatan prokes di tingkat RT/RW yang mana itu linier dengan program kampung tangguh yang selama ini sudah berjalan,” ujarnya dikonfirmasi awak media, Minggu (7/2/2021).

Sebelumnya, Wali Kota Malang Sutiaji mengklaim selama 28 hari pemberlakuan PPKM di Kota Malang mampu menurunkan angka penularan (rate of transmission) COVID-19.

Diungkapkan pria kelahiran Lamongan itu, tingkat RoT sebelumnya yakni 1,2 persen, kini menurun jadi nol sepersekian persen. Penurunan juga terjadi di segi angka kematian. Dari sebelumnya 9,2 persen kini jadi 8,7 persen.

Lalu, dari sisi angka kesembuhan pasien di Kota Malang juga mengalami peningkatan dari 84,4 persen kini jadi 87 persen. Melihat hasil itu, artinya ada tren positif yang bisa dituai.

”Rupanya dengan pembatasan aktivitas, ada hasil yang signifikan. Maka dari itu, saya harap kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, tetap dijalankan. Utamanya menggunakan masker dengan benar,” ungkapnya kepada awak media, Minggu (7/2/2021).

Baca Juga  Wali Kota Malang Wajibkan Pengembang Buat Sumur Resapan

Dirinya juga berharap pelaku usaha bisa menjadi perpanjangan tangan edukasi tersebut. Bagaimanapun, prokes menjadi satu-satunya senjata ampuh dalam upaya penanganan wabah sembari memulihkan ekonomi.

Selain itu, amanah juga diembankan pada pejabat di tingkat Lurah, RT dan RW untuk menjaga kesadaran masyarakat menerapkan disiplin 5 M. Operasi penegakan disiplin juga sebaiknya ditingkatkan di lingkup kecil.

“Kalau bisa tiap tiga kali seminggu melibatkan perangkat kelurahan, bhabinkamtibmas dan babinsa untuk memberi woro-woro terkait disiplin protokol kesehatan,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Malang Priyadi justru berharap tidak ada lagi PPKM jilid berikutnya. Menurut dia, selama PPKM jilid 1 dan 2, tingkat kepatuhan masyarakat akan prokes sudah mulai tumbuh.

Bahkan dia mengaku bahwa personil Satpol PP mulai kelelahan dalam melakukan pengawasan setiap harinya selama masa PPKM. ”Soal urusan diperpanjang atau tidak. Sebenarnya, kami sudah capek, Mas. Malang juga sudah mulai zona orange, angka kasusnya juga menurun. Harapannya ya tidak ada perpanjangan lagi,”

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *