Malang, Tugumalang.id – PWNU Jawa Timur mendorong pemerintah memberikan insentif perpajakan yang lebih besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Usulan itu mengemuka dalam forum Cangkrukan Ekonomi Pancasila yang digelar di Malang, Rabu (5/8/2026).
Ketua PWNU Jawa Timur Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin mengatakan pembahasan mengenai insentif UMKM menjadi penting karena mayoritas masyarakat, termasuk warga Nahdliyin, bergerak di sektor tersebut.
“Kita banyak warga di level mikro dan kecil. Mereka memang membutuhkan pendampingan, dukungan dan perlakuan khusus agar usahanya bisa berkembang,” ucapnya.
Menurutnya, PWNU terus mendorong penguatan ekonomi warga melalui jaringan organisasi hingga tingkat ranting dan anak ranting. Ia berharap forum Cangkrukan Ekonomi Pancasila dapat melahirkan gagasan yang benar-benar berdampak bagi pelaku UMKM di Indonesia.
Terkait kebijakan perpajakan, Gus Kikin berharap pemerintah memberikan keringanan yang lebih besar bagi pelaku UMKM. Mengingat, UMKM merupakan sektor penopang pertumbuhan ekonomi nasional saat Indonesia dilanda pandemi beberapa tahun lalu.
“Kalau bisa yang mikro dan kecil itu tidak dibebani pajak. Mereka sudah menanggung banyak beban usaha dan kebutuhan keluarga. Kalau sampai mereka berhenti usaha, justru akan menjadi beban bagi negara,” ujarnya.
Baca juga: Rektor UIN Malang Prof Ilfi Hadiri Ujian Doktor Terbuka Pengasuh Tebuireng di UNAIR, Perkuat Ekosistem Akademik
Sementara itu, Ketua Pelaksana Cangkrukan Ekonomi Pancasila Djoni Sudjatmoko mengatakan transformasi menuju Ekonomi Pancasila merupakan arah pembangunan ekonomi yang telah disampaikan Presiden Prabowo. Konsep tersebut menekankan keberpihakan kepada pelaku usaha kecil tanpa menghambat pertumbuhan usaha.
“Inti dari Ekonomi Pancasila yang kami pahami adalah harus tajam ke atas, kepada perusahaan-perusahaan besar dan penguasa. Tetapi mengayomi yang di bawah. Pelaku usaha mikro dan kecil harus benar-benar mendapat perlindungan dan insentif,” ujarnya.
Djoni yang juga ekonom di Malang menilai regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya memberi ruang bagi pelaku usaha untuk berkembang. Masih ada batasan yang berpotensi menghambat UMKM naik kelas, seperti beban administrasi dan perpajakan yang kompleks.
“Kami mengusulkan agar kemudahan perpajakan bisa diperluas. Jangan baru omzet sekian sudah dianggap besar. Kalau ingin ekonomi nasional melenting, pelaku usaha harus diberi ruang berkembang lebih dulu,” tuturnya.
Baca juga: Promosi dari Mulut ke Mulut Tetap Efektif bagi UMKM
Ia menegaskan, hasil diskusi dalam forum Cangkrukan Ekonomi Pancasila akan dibawa sebagai rekomendasi kepada Kementerian Keuangan hingga Presiden. Apabila tidak ada tindak lanjut, pihaknya membuka kemungkinan menempuh jalur judicial review terhadap aturan yang dinilai kurang berpihak kepada UMKM.
Forum Cangkrukan Ekonomi Pancasila menghadirkan sejumlah narasumber, mulai dari Kementerian UMKM, DPR RI, PWNU Jatim, Kemenko Pangan, Kementerian Keuangan, akademisi, pengamat ekonomi, hingga pelaku usaha.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
editor: jatmiko
