Jakarta, Tugumalang.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memiliki salah satu sistem perlindungan sosial (welfare state) terkuat di dunia.
Pernyataan itu disampaikan saat Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Sidang dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.
Presiden menegaskan berbagai program perlindungan sosial merupakan wujud keberpihakan negara kepada masyarakat miskin dan rentan. Program tersebut juga menjadi fondasi untuk mencapai target nol persen kemiskinan.
“Jadi ini saya tegaskan, ternyata kita punya sistem perlindungan sosial, negara kesejahteraan (welfare state), salah satu terkuat di dunia. Kalau kita lihat program satu-satu, dan sebagian program-program ini dilaksanakan oleh Presiden-Presiden sebelum kita, pemerintah sebelum kita,” ujar Presiden.
Baca juga: Gus Ipul Instruksikan Program Kemensos Berbasis Data dan Terintegrasi
Dalam paparan Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026, Presiden membeberkan sejumlah program di bawah koordinasi Kementerian Sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan manfaat Rp75 ribu hingga Rp250 ribu per bulan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat dari kelompok desil 1 hingga 4.
Sementara itu, Sekolah Rakyat memberikan layanan pendidikan berasrama dengan nilai manfaat sekitar Rp4 juta per siswa per bulan kepada 44.635 siswa dari keluarga desil 1 dan 2.
Selain itu, Bantuan Sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) diberikan kepada 83.357 penerima manfaat dengan nilai hingga Rp2,4 juta per orang per tahun. Pemerintah juga menjalankan Program Pemberdayaan Sosial bagi 15.000 penerima manfaat serta Program Pemberdayaan Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang menyalurkan bantuan Rp10 juta kepada 2.810 penerima manfaat.
Presiden juga memaparkan berbagai program dukungan kesejahteraan, mulai Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Program Indonesia Pintar, Kartu Sembako, bantuan stimulan perumahan swadaya, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), bantuan bencana, subsidi energi, bantuan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Menurut Presiden, rangkaian program tersebut mencerminkan komitmen pemerintah membangun sistem perlindungan sosial yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat.
Presiden meminta jajarannya terus memperkuat tata kelola perlindungan sosial melalui integrasi data lintas sektor agar penyaluran bantuan semakin akurat dan tepat sasaran.
“Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin,” tegas Presiden.
Baca juga: Komitmen Perlindungan Sosial, Wali Kota Batu Beri Santunan Kematian hingga Beasiswa 3 Keluarga
Digitalisasi program bantuan sosial kini telah berjalan di 43 kabupaten/kota di 26 provinsi. Sekitar 1 juta keluarga telah terdaftar dari target 12,5 juta keluarga. Sebelumnya masyarakat harus mengeluarkan sekitar Rp150 ribu untuk mengurus berbagai dokumen dan mendaftar bantuan. Kini seluruh proses tersebut dapat dilakukan secara gratis.
Presiden menekankan pentingnya integrasi data sosial, kependudukan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, hingga data penerima bantuan agar penyaluran bantuan tidak lagi salah sasaran.
“Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi. Kalau sistem kita akurat, target 0 persen kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih mungkin kita capai,” jelas Presiden.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan Kementerian Sosial tengah merampungkan verifikasi dan konsolidasi data penerima bantuan sosial bersama pemerintah daerah guna memperkuat sistem penyaluran bansos berbasis data tunggal.
“Hari ini proses verifikasi data terus berjalan. Mudah-mudahan dalam satu bulan ke depan seluruh proses penyambungan data dapat diselesaikan. Ada penerima yang tidak lagi memenuhi syarat, ada juga penerima baru yang masuk. Semua sedang kami konsolidasikan bersama pemerintah daerah agar datanya semakin stabil,” ujarnya.
Baca juga: Kemensos Salurkan Bantuan bagi Korban Konflik Sosial di Flores Timur
Gus Ipul mengatakan Kementerian Sosial tengah menyimulasikan penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai alternatif kanal distribusi. Selama ini bansos disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
“Kami sedang melakukan simulasi. Ke depan dimungkinkan penyalur membuka layanan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mengambil bantuan di sana. Bahkan sedang kami kaji kemungkinan bansos dapat dibelanjakan langsung di koperasi tersebut sehingga manfaatnya semakin besar bagi masyarakat dan sekaligus menggerakkan perekonomian desa,” kata Gus Ipul.
Pemutakhiran data penerima bantuan akan terus dilakukan secara berkala agar penyaluran bansos semakin tepat sasaran.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
editor: jatmiko
