Tugumalang.id – Tercatat ada sekitar 647 aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Batu belum memiliki sertifikat resmi. Tanpa sertifikat, aset tersebut akan rawan terhadap penyalahgunaan lahan yang ada.
Dari 647 aset Pemkot Batu tersebut, terdapat lahan tanah bawah jalan yang belum dapat dinilai kisaran nilai asetnya. Lantaran masih diperlukan kajian peta jalan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Batu.
Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, menuturkan bahwa pihaknya telah mendorong para camat di Kota Batu untuk menginventaris aset yang belum bersertifikat tersebut.
Disebutkan, sejauh ini masih ada 110 lahan aset Pemkot Batu yang telah diinventarisir. Kemudian, ada 20 aset lagi yang sedang dalam proses administrasi.
“Sebenarnya tidak harus menunggu semuanya terkumpul, lalu disertifikasi. Misal ada 8 dulu, ya diurus. Ada 10, ya diurus. Jadi dilakukan secara bertahap. Kalau menunggu terkumpul semuanya, ya lama,” ujar Punjul.
Menurutnya, banyaknya penanggungjawab atau pemilik lahan sebelumnya yang tinggal di luar Kota Batu, menjadikan proses sertifikasi terkendala. Pasalnya, aset yang akan disertifikasi harus ada persetujuan dari pemilik lahan sebelumnya.
Disebutkan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batu untuk mencari solusi. Sementara itu, BPN Kota Batu juga telah bekerja sama dengan KPK untuk melaksanakan program sertifikasi aset Pemkot Batu.
“Jadi ini juga upaya untuk mendapatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD), di samping juga memperjelas pembiayaan pajaknya. Contoh, beberapa aset yang belum tersertifikasi itu ada pada sekolah-sekolah negeri yang ada di Kota Batu,” ungkapnya.
Reporter: M Sholeh
Editor: Lizya Kristanti
