MALANG, Tugumalang.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang akan mengaktifkan kembali 259 ribu Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) pada 1 September 2023 mendatang. 259 ribu orang tersebut merupakan warga yang telah terverifikasi memang membutuhkan bantuan untuk membayar iuran jaminan kesehatan.
Sebelumnya, Dinkes Kabupaten Malang menonaktifkan 679 ribu PBID karena ada lonjakan jumlah peserta yang menyebabkan tagihan iuran BPJS Kesehatan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Penonaktifan dilakukan selama satu bulan untuk verifikasi data karena disinyalir ada PBID yang termasuk kalangan mampu dan ada sekitar 70 ribu peserta yang telah meninggal dunia.
Kepala Dinkes Kabupaten Malang, Wiyanto Wijoyo mengatakan bahwa saat ini Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang tengah melakukan verifiksi data. Mereka pula nanti yang akan menentukan siapa saja yang dianggap berhak mendapatkan bantuan iuran dari Pemerintah Kabupaten Malang.
“Katanya ada warga yang lantai rumahnya masih semen dan listriknya masih 450 watt. Kalau seperti itu ya memang sangat kurang (mampu),” ujar Wiyanto saat ditemui di kantornya, Rabu (9/8/2023).
Pengaktifan ini baru akan dilakukan pada 1 September 2023 karena sistem BPJS Kesehatan. Meskipun verifikasi bisa selesai dalam waktu dua minggu, namun pengaktifan hanya bisa dilakukan di awal bulan.
BACA JUGA: Bantuan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Malang Dihentikan, Ditengarai Banyak Salah Sasaran
“Kami nggak bisa masuk-masukkan yang PBID, terus langsung aktif. Harus nunggu akhir bulan,” ujarnya.
Wiyanto menjelaskan bahwa angka 259 ribu diambil karena merupakan estimasi jumlah warga kurang mampu di Kabupaten Malang, yakni 10 persen dari total penduduk. Ia kemudian menyebut bahwa sebanyak 1 juta warga Kabupaten Malang telah menjadi Penerima Bantuan Iuran Nasional. Sehingga, sebenarnya jumlah penerima bantuan jaminan kesehatan telah melebihi jumlah warga kurang mampu yang ada di Kabupaten Malang.
BACA JUGA: Puluhan Ribu Peserta Penerima BPJS Kesehatan di Kabupaten Malang Ternyata Sudah Meninggal Dunia
“Kemiskinan kita 10 persen dari jumlah penduduk, berarti sekitar 260 ribu. Sebenarnya di-cover oleh PBIN saja sudah cukup, masih sisa 700 ribu orang. Mereka termasuk golongan tidak miskin yang di-cover oleh negara,” tutur Wiyanto.
BACA JUGA: Berita tugumalang.id di Google News
Reporter: Aisyah Nawangsari Putri
editor: jatmiko
