Tugumalang.id – Penggunaan internet sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahkan, Presiden RI, Joko Widodo menginstruksikan percepatan transformasi digital di segala lini dan pelosok daerah. Sebab itu, perlu kolaborasi yang baik antar pemangku bisnis internet dan pemerintah daerah dalam membangun infrastrukturnya.
Sayangnya di lapangan, langkah digitalisasi ini kerap terganjal berbagai kendala. Umumnya, pengusaha Internet Service Provider (ISP) masih berhadapan dengan ketidakjelasan regulasi atau tekanan dari pihak-pihak lain yang punya kepentingan tersendiri, mengingat banyaknya regulasi, terutama Peraturan Daerah yang memang belum diatur dengan jelas.
Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Jawa Timur (APJII Jatim), Ayom Rahwana menuturkan bahwa berbagai kendala inilah yang kerap membuat tingkat penetrasi digital di Jatim masih di angka 72 persen. Berbeda jauh dengan di Jakarta yang sudah mencapai 83 persen.
Menurut Ayom, kondisi ini terjadi akibat masih ada ketidaksepahaman dan komunikasi yang belum terjalin baik antara pemerintah daerah dengan pengusaha internet. Selama ini, Pemda masih menganggap perusahaan penyedia jasa internet hanya sebagai sekedar pebisnis komersial dan tidak dijadikan rekanan yang baik.
Padahal, kemudahan akses internet dan informasi hari ini menjadi indikator kemajuan sebuah daerah. ”Dalam hal ini, sebenarnya kami terbuka untuk bekerja sama. Kami punya infrastrukturnya dan Pemda bisa memanfaatkan jasa kita,” ujar Ayom.
Peran pemangku bisnis provider dalam hal ini, kata Ayom, sangat vital dan memiliki tanggung jawab terhadap pemerataan akses internet hingga di desa-desa pelosok. Kalau merata, Pemda juga akan menuai benefit karena masyarakatnya ikut berkembang dan meningkatkan pula pendapatan daerah dengan potensinya masing-masing.
”Harapannya nanti kolaborasi antar dua belah pihak ini bisa terwujud, paling tidak di tahun 2022 ini. Kami sudah punya agenda untuk itu,” tutur pria yang juga menjabat Managing Director PT Laxo Global Akses itu.
Upaya perluasan penetrasi digital ini masih akan jadi pekerjaan rumah APJII Jatim ke depan, khususnya di wilayah pelosok yang sulit dijangkau. Sejauh ini, penetrasi digital masih berkisar di kabupaten/kota, seperti di Malang Raya saja sudah ada 8 ISP lokal yang beroperasi.
Harapannya, kata Ayom, dengan kemudahan dan kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah, upaya pemerataan akses internet bisa terwujud. Sekalipun di wilayah gunung-gunung atau hutan sekalipun. ”Saya kira tinggal selangkah lagi kita akan menuju Jatim Digital,” ucapnya, yakin.
Semua permasalahan ini terungkap dalam kegiatan Ngobar (Ngobrol Bareng) oleh APJII Jawa Timur yang digelar di Kota Batu, pada Jumat (15/7/2022).
Ngobar ini menjadi ruang bagi anggotanya untuk bertukar pikiran bersama, mendengarkan masukan dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh anggota.
Kegiatan ini juga dihadiri anggota dari luar Malang Raya seperti Madiun, Blitar, Probolinggo, Tuban, hingga Banyuwangi. Roadshow ini nanti akan digelar bergiliran dari kota ke kota. Total ada sekitar 160 anggota pengusaha jasa internet yang tersebar di berbagai daerah Jawa Timur.
Reporter: Ulul Azmy
Editor: Lizya Kristanti
—
Terima kasih sudah membaca artikel kami. Ikuti media sosial kami yakni Instagram @tugumalangid , Facebook Tugu Malang ID ,
Youtube Tugu Malang ID , dan Twitter @tugumalang_id