JAKARTA – Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji menandatanganani komitmen pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (2/2/2021)
Dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat, Sutiaji menjadi salah satu dari total 38 kepala daerah yang melakukan penandatanganan disaksikan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo.
MenPAN-RB, Tjahjo Kumolo mengatakan dengan adanya penandatanganan komitmen tersebut diharapkan dapat menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan berkualitas.
“Pada hari ini kami membangun komitmen Bapak/Ibu sekalian untuk mempercepat proses pelayanan publik yang diharapkan oleh seluruh masyarakat dengan mendorong kecepatan aparatur pemerintah dalam memberikan layanan publik yang terbaik,” ujarnya.
Ia juga menekankan jika pembentukan MPP di daerah memerlukan komitmen yang kuat. Baik dari gubernur, bupati, maupun walikota.
“Komitmen ini menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan MPP yang manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat,” tegas Tjahjo.
Diketahui, tahun 2021 merupakan momentum untuk bangkit dari krisis. Dengan adanya perubahan sistem birokrasi dan pelayanan publik, pemerintah Indonesia optimistis mampu menjawab tantangan global, serta bertransformasi menuju negara maju.
Untuk itu, pembangunan MPP di berbagai daerah kian gencar dilakukan. Sejauh ini, sudah berdiri 35 MPP di seluruh Indonesia dengan karakterisktik yang berbeda sesuai dengan daerah masing-masing. Mulai dari segi pengintegrasian layanan, pengintegrasian sistem, maupun sarana prasarana yang dimiliki.
Tak jauh berbeda, Pemerintah Kota Malangpun sudah mematangkan kesiapan operasional MPP yang rencananya akan ditempatkan di salah satu pusat perbelanjaan, Alun-Alun Mal Kota Malang.
Menurut Wali Kota Malang Sutiaji, MPP tersebut akan segera melaunching pada bulan Agustus tahun 2021 mendatang. “Kami minta dipastikan bulan Agustus 2021 (launching), saat ini tinggal penyempurnaan di akhir,” katanya.
Lebih jauh, ia berharap dengan adanya MPP tersebut nantinya dapat mempermudahkan masyarakat dalam mengurus beragam pelayanan dan perizinan. Terlebih, lokasinya berada di pusat kota, lebih mudah diakses oleh masyarakat.
“Goalnya adalah, bagaimana masyarakat terlayani dengan baik bisa memangkas birokrasi dan meniadakan calo,” sambung Sutiaji.
Tak hanya itu, pihaknya juga berencana menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kota Malang untuk turut hadir membuka layanannya di MPP Alun-Alun Mall Kota Malang itu.
“Saya tadi punya inisiasi, gimana kalo kita buka kerjasama dengan APTISI dan PTN ketika mahasiswa perlu dokumen ijazah, maka mereka bisa juga (mengurus) di Mal Pelayan Publik karena semua sudah serba connecting (terkoneksi) dengan database yang ada di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Yangmana, itu belum dimiliki daerah lain,” pungkasnya
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, Erik Setyo Santoso mengatakan, bahwa setelah adanya refocusing anggaran COVID-19, nantinya akan ada kurang lebih 200 layanan publik yang ditempatkan di lantai tiga Alun-Alun Mall Kota Malang tersebut.
“Kami sudah membahas sejak tahun lalu, sudah banyak instansi yang bergabung. Kurang lebih ada 200 jenis layanan,” tanda Erik.
