Sekolah Demokrasi Kupas Tantangan Indonesia di Masa Depan

Tugumalang.id – Sekolah Demokrasi Angkatan IV yang diinisiasi oleh Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) kembali digelar.

Kali ini, rangkaian diskusi itu diselenggarakan secara hybrid dari Belanda dengan melibatkan akademisi maupun mahasiswa yang tengah studi di kawasan berjuluk Negara Kincir Angin itu.

Hal ini ditandai dengan diskusi pembuka bertajuk Pembukaan Sekolah Demokrasi LP3ES Pemilu 2024: Pertaruhan Demokrasi Indonesia, pada Rabu (22/6/2022).

Ward Berenschot dari Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) Leiden atau Universitas Amsterdam memberikan apresiasi atas kegiatan ini.

Menurutnya, Sekolah Demokrasi merupakan ide yang baik karena demokrasi Indonesia membutuhkan forum untuk mengupas tantangan yang dihadapi ke depan.

“Inisiatif untuk berkumpul dalam rangka Sekolah Demokrasi adalah ide yang sangat baik karena demokrasi Indonesia sangat butuh forum ini untuk bicara tentang tantangan yang dihadapi oleh demokrasi dan brainstorm bagaimana cara mengatasi tatanan yang dihadapi Indonesia nanti,” ujarnya.

Menurutnya, korupsi dan money politik masih menjadi persoalan yang merugikan sistem politik Indonesia. Sebab itu, perbaikan sistem politik menjadi prioritas terpenting untuk segera dicari pintu keluarnya, utamanya tingkat korupsi yang masih sangat tinggi.

“Tingkat korupsi yang masih tinggi berkaitan dengan serangan fajar yang sangat umum di Indonesia. Jika tidak segera ditemukan cara untuk menguranginya akan menjadi fenomena yang berbahaya bagi sistem demokrasi Indonesia,” sambungnya.

Ditambahkannya, tingginya angka korupsi ini disebabkan oleh kehadiran oknum, masalah pendidikan politik, dan sistem politik di Indonesia. Sebab itu, perlunya memahami sistem politik dengan baik untuk menemukan titik lemah guna mengubah sistem supaya tingkat money politic menurun.

“Untuk keluar dari jebakan informalitas korupsi adalah smart reform. Bagaimana menganalisis dan mengubah struktur insentif yang dihadapi politisi. Reformasi sistem pemilu Indonesia sangat dibutuhkan untuk meningkatkan demokrasi negara yang lebih baik,” jelas dia.

Diana Suhardirman dari KITLV Leiden menambahkan bahwa dari sudut pandang antropologis, budaya pemilu sudah tertanam dalam birokrasi pemerintahan.

“Salah satu faktor yang menjelaskan bagaimana korupsi masih bertahan sampai hari ini bahkan setelah orde baru yang secara resmi keluar dari peta politik Indonesia adalah karena secara umum, upeti berarti penghormatan pada raja dari pengikutnya,” terangnya.

Sebab itu, tantangan yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi ke depan adalah bagaimana memaparkan lebih gamblang isu yang dihadapi KPK dalam tugasnya mengemban mandat untuk memberantas korupsi, khususnya ketika berhadapan dengan birokrasi yang lebih mapan.

Didik J Rachbini selaku perwakilan LP3ES/INDEF dan Universitas Paramidana menjabarkan bahwa masalah Indonesia dalam sistem politisi dikarenakan banyaknya perilaku bandit dalam sistem demokrasi modern.

“Maka kita perlu mengadakan reformasi kelembagaan untuk menyelesaikannya. Dalam ekonomi politik ada politikal market yang harus dikontrol politisi dengan pemilik suara dan pemilunya seperti yang digambarkan oleh berbagai peneliti,” katanya.

Meski demikian, lanjutnya, dari sudut pandang ekonomi, Indonesia diperkirakan tidak akan memiliki persoalan serius, utamanya terkait dengan pemilu 2024 mendatang.

“Jika ditanya bagaimana ekonomi 2024 yang terkait pemilu apakah Indonesia punya problem berat, jawabannya tidak. Tapi ekonomi Indonesia punya mix issues yang kuat sebagai proses ekonomi dan kesenjangan seperti hutang yang akan terwariskan ke rezim berikutnya,” katanya.

Reporter: Feni Yusnia

Editor: Lizya Kristanti