Sasar Warga Dampit, Diskominfo Kabupaten Malang Kembali Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal

MALANG – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang, bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPP) Bea Cukai Tipe Madya Cukai Malang terus, mensosialisasikan program Gempur Rokok Ilegal kepada masyarakat.

Kenapa Kita Betah Nonton Video Pendek? Ternyata Ini Alasannya

Fakta Mengerikan Invasi Ikan Sapu-Sapu Bagi Ekologi

Dinas Kominfo Kabupaten Malang bersama KPP Bea Cukai Tipe Madya Cukai Malang sosialisasi program Gempur Rokok Ilegal di Harris Hotel. foto/Azmy

Kali ini, sosialisasi ketentuan cukai ini menyasar warga Kecamatan Dampit. Lantaran Kecamatan Dampit menjadi 1 dari 11 kecamatan di Kabupaten Malang dengan tingkat peredaran rokok ilegal tanpa cukai paling tinggi. Sosialisasi digelar di Hotel Harris Convention, Kota Malang, Senin (21/6/2021).

Dalam sosialisasi ini dihadiri Ketua RT/RW, aparat desa serta kecamatan, tokoh karang taruna, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), hingga pelaku usaha se-Kecamatan Dampit. Harapannya, mereka bisa jadi agen penyadaran masyarakat terkait peredaran rokok ilegal.

Kepala Diskominfo Kabupaten Malang, Aniswaty Aziz SE, M. Si, mengatakan, sosialisasi ini penting diketahui masyarakat, bahwa dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat sendiri.

Para peserta masyarakat Dampit, Kabupaten Malang. foto/Azmy

Peruntukan DBHCHT sendiri nanti bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, pelayanan kesehatan hingga sosialisasi terkait ketentuan aturan cukai rokok.

”Jika masyarakat sadar akan pentingnya cukai, maka DBHCHT juga akan meningkat dan selaras juga dengan pembangunan masyarakat sendiri,” tutur Anus usai membuka acara.

Sosialisasi ini juga menunjuk Kecamatan Dampit, karena tingkat pelanggaran dan peredaran rokok ilegal di wilayah ini juga cukup tinggi. ”Dampit jadi 1 dari 11 kecamatan tertinggi pelanggaran cukainya,” ujarnya.

Diharapkan, peserta sosialisasi bisa menyambung lagi informasi ini secara getuk tular dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya. Sehingga kesadaran ini terbentuk secara kolektif. Begitu juga dampaknya, akan lebih masif. ”Semoga peredaran rokok ilegal bisa terus diminimalisir,” harapnya.

Dalam sosialisasi ini dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Malang Dra. Mursyidah Camat Dampit Eko Wahyu Widodo. Selaku pemateri, ada Anggota DPRD Kab Malang Fathur Rohman dan Elisabeth Ludji selaku Kepala Seksi Komunikasi Publik.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Fathur Rohman saat memberikan sosialisasi. Foto/Azmy

Fathur Rohman mengatakan, upaya memerangi rokok ilegal tanpa cukai memang butuh keterlibatan banyak pihak. Perlu diketahui lagi, pendapatan dari sektor cukai akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Seperti halnya pembangunan Rumah Sakit Jantung di Kepanjen, itu didapat dari DBHCHT.

Anggota Komisi IV dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menambahkan, Pemkab Malang mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 80 miliar, mengalami kenaikan jika dibanding pada tahun 2020 sebanyak Rp75 miliar.

”Dengan begitu saya juga berharap ada partisipasi aktif juga dari masyarakat untuk memberantas peredaran rokok ilegal,” harapnya.