Kota Batu, Tugumalang.id – Optimisme sektor pariwisata Kota Batu pada tahun 2026 berada di titik nadir. Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Hariadi, memberikan peringatan keras bahwa industri pariwisata diperkirakan belum sepenuhnya pulih. Daya beli masyarakat disebut terus melemah sejak kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan pemerintah pusat.
Menurut Sujud, rencana efisiensi belanja APBN 2026 hingga 15 persen menjadi sinyal bahaya bagi pelaku usaha jasa. Ketika mesin penggerak ekonomi dari pusat melambat, masyarakat kelas menengah hingga kecil otomatis memperketat pengeluaran. Dampaknya pun terasa berantai hingga ke daerah.
Okupansi Hotel Turun Signifikan
Sujud mengungkapkan, rata-rata okupansi hotel di Kota Batu telah mengalami penurunan sekitar 20 hingga 30 persen secara year over year. Akumulasi kebijakan ekonomi yang ketat membuat masyarakat cenderung mengorbankan kebutuhan tersier, termasuk wisata dan menginap di hotel.
“Kalau bicara optimisme okupansi hotel di tahun ini, saya jawab sangat tidak optimis. Kita bisa lihat dampaknya sudah nyata di 2025. Ketika daya beli melemah, masyarakat akan memilih opsi yang lebih murah,” ujarnya, Rabu (11/2/2026).
“Wisata atau leisure itu kebutuhan tersier, paling tinggi sekunder. Tapi kalau orang makan saja sudah sulit, beli bensin hemat, bagaimana mau memikirkan wisata atau menginap hotel?” imbuhnya.
Baca juga: Promosi Pariwisata Kota Batu di China Lewat Guangzhou International Travel Fair 2025
Pesimisme tersebut tidak hanya bersandar pada data sektor pariwisata. Ia mencontohkan penurunan pembelian mobil yang mencapai sekitar 10 persen, sementara penjualan sepeda motor roda dua justru meningkat.
“Itu sudah jelas terlihat, masyarakat kita sedang berhemat besar-besaran,” ungkapnya.
Pelaku Hotel Bertahan di Tengah Tekanan
Menghadapi situasi tersebut, sejumlah hotel di Kota Batu ikut tertekan. Meski demikian, Sujud menilai para pelaku bisnis perhotelan masih memiliki ketangguhan dan kreativitas untuk bertahan.
Ia berharap industri pariwisata setidaknya mampu menjaga performa di level yang sama dengan tahun 2025, tanpa mengalami penurunan yang lebih dalam.
“Saya tidak bisa bicara terlalu optimis untuk 2026. Harapan kami bisa bertahan dulu. Semoga di 2027 kondisi ekonomi membaik, APBD dan APBN meningkat, sehingga daya beli masyarakat pulih dan pariwisata bisa kembali bangkit,” katanya.
Karyawan Hotel Terancam Efisiensi
Di tengah tekanan ekonomi tersebut, sektor ketenagakerjaan menjadi pihak paling rentan terdampak. Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) di saat pendapatan hotel stagnan atau menurun berpotensi memicu efisiensi tenaga kerja.
“Selain pengurangan tenaga kerja, biasanya manajemen hotel menerapkan strategi multi tasking. Misalnya, pekerjaan yang biasa dilakukan lima orang kini harus dikerjakan empat orang. Biaya terus naik, pendapatan tertahan, akhirnya karyawan harus mengerjakan lebih banyak tugas,” jelas Sujud.
Baca juga: Industri Pariwisata Kota Batu Meningkat, tapi PAD Melempem
Ia menilai tantangan saat ini berbeda dengan masa pandemi COVID-19. Saat pandemi, pelaku usaha masih mendapat stimulus pajak dan bantuan pemerintah. Kini, hotel harus berjuang secara mandiri dengan kewajiban membayar gaji sesuai standar UMK serta menanggung biaya operasional normal.
“Kalau strategi banting harga sudah tidak bisa. Setiap hotel punya bottom rate yang harus dijaga agar tidak merugi. Biaya operasional tidak bisa ditekan. Di tengah biaya yang serba naik ini, pemerintah justru memangkas belanja. Ini situasi yang sangat sulit, berbeda dengan masa pandemi,” bebernya.
Karena itu, pelaku wisata di Kota Batu berharap pemerintah dapat kembali mempertimbangkan kebijakan APBN agar perputaran roda ekonomi meningkat dan daya beli masyarakat kembali pulih.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter : M Ulul Azmy
redaktur: jatmiko
