Malang, tugumalang.id – Masjid Agung Jami Kota Malang akhirnya resmi mengantongi sertifikat tanah wakaf. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, secara langsung menyerahkan sertifikat masjid tertua di Kota Malang itu bertepatan dengan momentum ibadah solat Idul Adha 1444 H pada Kamis (29/6/2023).
Hadi mengaku bangga saat ini Masjid Agung Jami’ Kota Malang yang berdiri sejak 1903 telah mengantongi sertifikat wakaf resmi. Setidaknya, ada 10 sertifikat yang diserahkan Hadi kepada pengurus masjid di Kota Malang.
Dalam kesempatan tersebut, Hadi juga mendorong pengurus tempat ibadah di Kota Malang untuk segera mendaftarkan atau mengurus sertifikat tanah. Terlebih pada tempat ibadah yang lahannya berasal dari tanah wakaf dan belum bersertifikat. Sertifikat ini bisa mengantisipasi sengketa lahan di masa mendatang.
“Wali Kota akan memberikan kemudahan, BPN secara administrasi juga akan memberikan petunjuk apa masalah masalahnya. Sehingga permasalahan tanah wakaf, tempat tempat ibadah di Kota Malang ini segera selesai,” tuturnya.
Dia juga meminta Pemerintah Kota Malang maupun BPN Malang bisa benar benar mempermudah masyarakat ketika melakukan pengurusan sertifikat tanah wakaf tempat ibadah. Terlebih, sudah ada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang disediakan untuk masyarakat yang mengurus sertifikat.
BACA JUGA: Sejarah Masjid Agung Jami’ Kota Malang yang Dibangun dengan Arsitektur Bergaya Jawa-Arab
“Saya senang dengan komitmen Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk segera menyelesaikan tanah tanah wakaf dan tempat tempat ibadah,” kata dia.
“Saya minta Wali Kota segera menyelesaikan supaya Malang bisa menjadi kota lengkap. Seluruh tanahnya sudah terdaftar, sehingga tidak ada mafia tanah,” imbuhnya.
Hadi menyebut banyak tempat ibadah tua baik gereja, vihara, klenteng, pura hingga masjid di beberapa daerah belum memiliki sertifikat tanah. Untuk itu, pihaknya menargetkan pada akhir 2024 seluruhnya sudah bersertifikat.
“Saya minta seluruhnya disertifikatkan. Sehingga akhir 2024 sudah tidak ada lagi masalah tempat ibadah wakaf masih belum bersertifikat,” ucapnya.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji yang mendampingi Menteri ATR/BPN itu menyampaikan bahwa Kota Malang memiliki sekitar seribu tempat ibadah. Sebanyak 200 sertifikat tempat ibadah telah terselesaikan.
“Sekarang sudah diselesaikan sekitar 200an. Totalnya itu lebih dari seribu. Kalau (sertifikat) tanah tanah tempat ibadah, bukan hanya masjid saja, termasuk tempat ibadah (agama) lain ini didorong terus dan difasilitasi,” kata Sutiaji.
Sutiaji juga bersyukur atas dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam menyelesaikan masalah masalah agraria di Kota Malang melalui program yang memudahkan masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah.
“Kami juga punya peninggalan dulu itu ada 8 ribuan aset milik kota dan baru terurus mulai 2018, 2019. Sekarang (pengurusan sertifikat) tinggal sedikit. Terimakasih luar biasa, peran pak menteri yang mendorong kemudahan kemudahan itu,” tuturnya.
Ketua Yayasan Masjid Agung Jami’ Kota Malang, KH Abdul Aziz menyampaikan bahwa pihaknya melakukan pengurusan sertifikat beberapa bidang lahan masjid pada 3 bulan lalu. Menurutnya, prosesnya sudah cukup cepat.
“Tanah tanahnya masjid ini baik dari pemberian atau pembelian itu belum atas nama masjid. Ini kan aset, makanya saya mengusulkan untuk menertibkan aset aset masjid,” tuturnya.
“Ternyata prosesnya tidak sulit, seperti apa yang disampaikan pak menteri,” tandasnya.
BACA JUGA: Berita tugumalang.id
Reporter: M Sholeh
editor: jatmiko
