MALANG – DPRD Kota Malang mengritisi langkah Pemkot Malang dalam menangani bisnis esek-esek atau prostitusi berbasis online di Kota Malang. Langkah yang dilakukan Pemkot Malang dinilai tak bisa mengatasi akar permasalahan prostitusi.
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani mengatakan, prostitusi merupakan permasalahan yang kompleks. Sebab menurutnya, persoalan prostitusi sudah ada sejak dahulu kala.
“Yang harus dilakukan adalah ketahui dulu akar masalahnya. Kenapa kok sampai para remaja ini memutuskan untuk memilih jalan itu. Apakah untuk bertahan hidup atau yang lain, karena masalah ini tak semudah itu diselesaikan,” ucapnya, Rabu (23/3/2022).
Dia menilai, memantau prostitusi online melalui aplikasi MiChat dan menindak temuan yang ada hanyalah upaya penanganan paling ujung permasalahan, bukan akarnya. Untuk itu menurutnya, pemerintah harusnya juga menganalisa dan menelusuri akar permasalahan yang mendorong mereka terjun ke dunia prostitusi.
“Saya kira harusnya tidak hanya mantau lewat MiChat. Saya bingung, cara memantaunya itu seperti apa, apakah dengan melihat mereka menjajakan diri, apakah tidak membuat mereka semakin terekspose,” ucapnya.
“Saya yakin pemantauan melalui MiChat itu cara yang seper sekian dari yang utama. Yang utama itu ibarat sakit, obati lukanya supaya sembuh dan cari penyebabnya agar tak sakit lagi,” imbuhnya.
Dia mengatakan, bisa jadi terduga pelaku prostitusi online yang ditemukan akhir akhir ini merupakan korban. Bahkan bisa jadi juga mereka adalah korban ekploitasi perempuan.
“Apakah mereka terjebak, terpaksa atau ada intimidasi dari oknum oknum tertentu kan kita tidak tau. Jadi ini mesti kita gali dulu, kalau menurut saya pemantauan lewat MiChat itu adalah yang terakhir lah kalau akarnya sudah ketemu,” pungkas politisi PDIP itu.
Reporter: M Sholeh
Foto: Ilustrasi (pixabay)
—
Terima kasih sudah membaca artikel kami. Ikuti media sosial kami yakni Instagram @tugumalangid , Facebook Tugu Malang ID ,
Youtube Tugu Malang ID , dan Twitter @tugumalang_id
