Tugumalang.id – Lahirnya Undang Undang No 1/2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional menuai kritikan dari berbagai kalangan lantaran dinilai melemahkan pemberantasan korupsi.
Pasalnya, meleburnya tindak pidana korupsi di dalam KUHP Nasional itu berpotensi meringankan hukuman koruptor hingga menghambat proses penyidikan korupsi.
Menanggapi hal itu, Ketua DPD Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) Jawa Timur, Prof Tongat, memandang bahwa pasal pasal yang dirumuskan dalam KUHP baru tersebut seluruhnya adalah tindak pidana yang bersifat utama, termasuk tindak pidana korupsi.
Baca Juga: Transformasikan Pemahaman, Mahupiki Jatim Gelar Penataran Hukum Pidana Nasional di Malang
“Jadi menurut saya, sebetulnya tidak bisa kemudian serta merta dianggap dan diasumsikan bahwa berlakunya KUHP baru itu akan memperlemah pemberantasan tindak pidana korupsi,” ucapnya usai membuka kegiatan Penataran Hukum Pidana Nasional di Rayz Hotel UMM, Malang, Selasa (29/8/2023).
Tongat yang juga merupakan Dekan Fakultas Hukum UMM itu menyampaikan bahwa institusi pemberantas tindak pidana korupsi tetap memiliki wewenang utuh dan sama untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi ketika KUHP baru tersebut diterapkan.
“Karena kewenangan masing masing institusi penegak hukumnya itu masih tetap ada, utuh sebagaimana sebelum berlakuknya KUHP itu,” ujarnya.
Baca Juga: Komisi III DPR Puji Usulan RKUHP dari Dewan Pers
Menurutnya, tindak pidana korupsi tetap akan masuk dalam kategori extraordinary crime atau kejahatan luar biasa di dalam KUHP baru. Meski begitu, ada catatan catatan yang dia paparkan agar tindak pidana korupsi tetap menjadi kejahatan luar biasa.
“Kalau kita bicara undang undang itu masih diatur di dalam Undang Undang khusus, sepanjang UU 31 99 juncto UU Nomor 20 tahun 2021 tidak dicabut, maka status tindak pidana korupsi tetap extraordinary crime,” tuturnya.
“Karena extraordinary itu kan penjelasan yang diberikan oleh Undang Undang 31 tahun 1999. Sehingga selama itu tidak dicabut, tindak pidana itu status dan kualifikasinya tetap extraordinary,” imbuhnya.
Dia mengatakan bahwa KUHP Nasional saat ini masih dalam tahap pengenalan selama 3 tahun. KUHP bru tersebut akan diterapkan pada 2026 mendatang.
Reporter: M Sholeh
Editor: Herlianto. A
