MALANG – Suhu perpolitikan di kalangan internal Partai Demokrat (PD) memanas. Terlebih, menyusul diangkatnya Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) PD dari hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat (5/3/2021) lalu.
Keputusan ini membuat kubu pendukung Ketum sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mencak-mencak. Termasuk Wali Kota Malang, Sutiaji, sebagai kader yang diusung partai berlambang bintang bersinar tiga arah itu.
Senada dengan kader DPC PD Kota Malang, Sutiaji pun satu suara menolak keabsahan helatan KLB itu. Menurut dia, apapun bentuk yang tak sesuai dengan moralitas, harus dilawan.
”Mayoritas Partai Demokrat tidak menghendaki KLB. Termasuk saya, karena Indonesia adalah negara religi, sesuai moral dan nilai kebaikan. Yang tidak sesuai moral, harus kita lawan,” tegasnya, pada Selasa (9/3/2021).
Pria nomor satu di Kota Malang ini menambahkan, pada dasarnya KLB adalah sah, jika dilakukan oleh kalangan internal sendiri. Tentu, mekanisme KLB harus dilakukan sesuai koridornya. ”Semua ada di AD/ART. KLB sah saja, tapi mekanismenya juga harus benar,” tegasnya lagi.
Sebelumnya, DPC PD Kota Malang juga satu suara sesuai keputusan Kongres V Partai Demokrat di tahun 2020 yang menyatakan AHY sebagai sosok terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025.
”Termasuk saya. Kita tetap AHY, satu komando. Kita solid karena saya jadi Wali Kota ini juga atas rekomendasi Partai Demokrat, oleh pengurus yang sekarang bersama AHY,” pungkasnya.
Reporter: Ulul Azmy
Editor: Lizya Kristanti
