MALANG, Tugumalang.id – Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, memastikan bahwa ijazah lulusan Sekolah Rakyat akan setara dengan ijazah sekolah formal pada umumnya. Kepastian itu ia sampaikan usai menghadiri acara Dialog Bersama Pilar-Pilar Sosial se-Malang Raya di Universitas Negeri Malang (UM), Jumat (2/5/2025).
Gus Ipul menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara ijazah siswa Sekolah Rakyat dan sekolah umum, meskipun program ini ditujukan khusus bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
“Ijazahnya ya sama seperti sekolah biasa lah,” ujar Gus Ipul.
Program Sekolah Rakyat, menurutnya, merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menekan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. Pemerintah tengah mematangkan persiapan pendirian Sekolah Rakyat di berbagai daerah, termasuk di Kota Malang.
Baca juga: Targetkan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen di 2026, Mensos Gus Ipul Dorong Program Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) yang menampung siswa jenjang SD hingga SMA dari keluarga miskin. Fasilitas asrama disediakan agar siswa dapat fokus belajar tanpa terbebani persoalan ekonomi.
Ijazah Sekolah Rakyat Sama, Bisa Lanjut ke Perguruan Tinggi
Gus Ipul menambahkan, lulusan Sekolah Rakyat juga memiliki peluang yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, termasuk ke perguruan tinggi.
Pengembangan kurikulum Sekolah Rakyat telah dirancang oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah sistem multi entry dan multi exit, sehingga proses belajar bisa menyesuaikan kemampuan masing-masing siswa.
“Sekolah ini fleksibel, kapasitas siswa bisa berbeda-beda. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Semua akan diajarkan sesuai kemampuan masing-masing,” jelasnya.
Tata Kelola dan Keamanan Sekolah Rakyat Diperketat
Untuk menjamin mutu dan keamanan pendidikan, gubernur memiliki kewenangan memilih guru-guru terbaik yang akan mengajar di Sekolah Rakyat. Semua tenaga pendidik, termasuk kepala sekolah dan staf, harus melalui proses seleksi ketat.
Baca juga: Pembangunan Sekolah Rakyat di Bantur Telan Rp200 Miliar, Dibiayai APBN dan Swasta
“Apalagi ini sekolah berasrama. Harus dipastikan tidak ada bullying, kekerasan seksual, atau penyimpangan lainnya. Maka dari itu semua pihak yang terlibat harus lolos tes dan seleksi,” tegas Gus Ipul.
Selain itu, perguruan tinggi juga akan dilibatkan dalam pengembangan kualitas pendidikan Sekolah Rakyat, khususnya dalam hal pendampingan akademik dan manajerial.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter: M Sholeh
redaktur: jatmiko
