MALANG- Kasus Covid-19 kembali bergejolak di Kota Malang. RS Lapangan Ijen Boulevard Kota Malang telah penuh, RSSA Kota Malang juga hampir penuh. Bahkan petugas pemulasaran jenazah juga kewalahan menghadapi tingginya kasus kematian akibat Covid-19 di Kota Malang.
Sementara itu, Pemerintah Kota Malang akan terus melanjutkan kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas. Kota Malang berencana akan melangsungkan pembelajaran tatap muka di ajaran baru pada 12 Juli 2021 mendatang.
Menanggapi hal itu, Pakar Epidemologi Universitas Brawijaya, dr. Holipah Ph.D menyampaikan bahwa pembelajaran tatap muka sangat tidak direkomendasikan untuk dilakukan dalam kondisi kasus Covid-19 yang tengah melonjak.
“Saya kurang setuju sekolah tatap muka dilakukan diajaran baru nanti. Untuk kondisi seperti saat ini, saya sangat tidak merekomendasikan untuk sekolah tatap muka,” ujarnya, Sabtu (26/6/2021).
Menurutnya, klaster baru dan lonjakan kasus akan muncul jika kebijakan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan ditengah kasus Covid-19 yang sedang bergejolak. Selain itu, pembelajaran tatap muka ditengah melonjaknya kasus tersebut juga sangat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan peserta didik.
“Jadi lebih baik kita cegah dulu sampai kondisinya memungkinkan atau melandai, baru luring tidak masalah. Di Malang kasusnya memang sedang naik, pastinya nanti akan semakin meningkat lagi kasusnya jika tetap dilakukan,” paparnya.
Dia mengatakan, banyak wali murid yang mengaku masih was was mengizinkan anaknya mengikuti kegiatan akademik secara langsung di tengah kasus Covid-19 yang sedang naik ini.
Terlebih dari analisanya, saat ini kasus Covid-19 masih akan terus meningkat. Sehingga diharapkan upaya pencegahan paparan virus harus benar benar ditingkatkan.
“Jadi ini kan sebenarnya sudah mau akan ada lonjakan lagi seperti versi awal. Kalau melihat pola dari negara yang sudah pernah second wave atau mengalami lonjakan ulang, biasanya lonjakan kedua lebih tinggi,” jelasnya.
Untuk itu dia menyarankan, pemerintah sebaiknya melakukan pembatasan ketat pada mobilitas maupun kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penularan virus. Seperti diantaranya, pengetatan jam malam, jam operasional tempat keramaian, pembatasan kegiatan perkantoran dan lainnya.
Untuk itu jika tak berani melakukan PSBB atau lockdown, pemerintah harus memperketat PPKM Mikro secara masif. Pemerintah juga harus mengkaji ulang izin operasional tempat keramaian.
Demi keberlangsungan kegiatan perekonomian, pemerintah juga tak boleh mengabaikan pendidikan para penerus bangsa. Kesehatan dan keselamatan semua elemen masyarakat harus diutamakan.
Percepatan vaksinasi dan ketertiban masyarakat terhadap protokol kesehatan harus ditingkatkan agar dapat mengantisipasi penyebaran Covid-19.
Jika ingin sekolah tatap muka, dia mengajak masyarakat untuk saling mendukung dan benar benar menerapkan protokol kesehatan dalam sebulan kedepan. Semua lapisan masyarakat harus menahan diri dan mematuhi aturan dalam sebulan ke depan.
“Virus ini nanti kalau tidak ditularkan akan hilang sendiri. Jadi ayo semuanya saling mendukung, sehingga kasus Covid-19 turun. Sekolah tatap muka bisa dilakukan lagi,” ucapnya.
“Jangan mementingkan diri sendiri, yang tidak percaya Covid-19 jangan pengaruhi orang lain. Meningkatnya kasus ini karena banyak yang abai. Kemarin sholat tarawih dan sholat id saja bisa dilakukan, kenapa untuk pendidikan harus terkendala lagi,” imbuhnya.
