MALANG – Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) terus berupaya mendukung RPJMD 2020-2024 dalam penuntasan dan penanganan permukiman kumuh di Jawa Timur. Salah satunya melalui penyelenggaraan Lokakarya secara virtual pada 30 November 2021 hingga 1 Desember 2021.
Mokhmad Fatkhur Rifqie, Kepala Satuan Kerja Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) mengatakan bahwa pencapaian pembangunan ketersediaan air bersih dan sanitasi baik dan pembangunan pembangunan inklusif yang berkelanjutan harus melibatkan Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP).
“Pemda bersama masyarakat harus mampu memfomulasikan semua program, kolaborasi dan pengembangan kawasan permukiman melalui Forum PKP,” urainya, Selasa (30/11/2021).
Menurutnya, penyelesaian persoalan permukiman kumuh sebagai mandat Sustainable Development Goals (SDG’s) memang harus ada sinergitas maupun kolaborasi dari berbagai pihak.
“Rangkaian Lokakarya Provinsi Jawa Timur ini merupakan kelanjutan dari berbagai kegiatan yang ada di kota/kabupaten sehingga menjadi kesinambungan tahapan tahapannya,” jelasnya.
Sementara itu, Sumail Abdullah, Anggota DPR RI Komisi V dalam kesempatannya menegaskan bahwa pembebasan kekumuhan kota di Indonesia merupakan tanggungjawab Pemerintah Pusat, DPR, dan Pemda setempat.
“Kota tanpa kumuh merupakan bagian dari membangun Indonesia yang lebih baik. Kami DPR tentu memberikan dukungan penuh dengan menyetujui peningkatan anggaran agar masyarakat dapat hidup di kota yang layak dan sehat,” tuturnya.
Turut hadir dalam kegiatan virtual itu Mita Dwi Aprilia, Wakil Kepala Program Management Unit (PMU) Pusat, Sri Muti’atun Sintawati Kepala Seksi Penataan Ruang Bappeda Provinsi dan Posma Partogi Simanjuntak, PPK BPPW II Jawa Timur.
Selain itu juga ada peserta dari Bappeda Jatim, Biro Administrasi Pembangunan Jatim, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jatim, sejumlah perwakilan Bappeda, Dinas PKP dan Koordinator Kota, Assisten Mandiri Kota/Kabupaten di Jatim.
Reporter: M Sholeh
Editor: Jatmiko
