Tugumalang.id – Sejumlah pejabat DPRD Kota Malang sudah menyuarakan penolakan, terkait usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan membongkar pagar Alun-Alun Tugu Malang, yang akan digantikan dengan pedestrian. Mulai dari Ketua DPRD Kota Malang I Maderian Diana Kartika, Komisi C yang membidangi pembangunan, hingga Fraksi.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang Eko Herdiyanto menyebut, pihaknya sejak awal lantang menolak revitalisasi Alun-Alun Tugu Malang. Saat ini kata dia, fraksi lain juga menolak hal tersebut.
“Karena kami tidak melihat ada urgensinya, dan pagar juga masih sangat layak,” kata Eko.
Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi C DPRD Kota Malang H. Ahmad Wanedi, Selasa (7/9/22). Pembongkaran Alun-Alun Tugu Malang dianggapnya tidak mendesak, dan tidak penting untuk masa sekarang hingga tahun kedepan.
“Pembongkaran pagar alun-alun ini tidak penting. Anggaran yang diajukan menurut saya tidak besar. Saya tidak menjadikan anggaran itu sebagai poin utama, tapi memang karena tidak jadi prioritas,” tegas Wanedi.
Anggota DPRD dari Dapil Sukun tersebut merinci, awalnya Pemkot Malang memunculkan anggaran 3,9 miliar lewat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk proyek pembangunan Alun-Alun Tugu Malang. Anggaran tersebut muncul di Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) 2023 tahun ini.
“Tapi saat pembahasan bersama DPRD, tidak ada penjelasan yang komperhensif mulai dari detail engineering design (DED) dan lainnya. Sehingga itu kami tolak. Artinya, anggaran yang menjadi tugas dan fungsi DLH itu sudah hilang,” ujarnya.
Namun kemudian lanjut Wanedi, muncul anggaran pembongkaran pagar Alun-Alun Tugu Malang sekaligus penataan pedestrian pada Perubahan Anggaran Keungan (PAK) tahun ini. Nilainya sekitar 1,9 miliar. Hanya saja menurutnya, DED terkait juga belum ada.
“Memang disampaikan DED Pedestrian oleh Dinas PUPRPKP, tapi itu DED umum. DPRD minta DED untuk Alun-Alun Tugu Malang itu sendiri,” kata politikus PDI Perjuangan tersebut.
Prioritas Penanganan Banjir
Wanedi menilai, pemanfaatan anggaran seharusnya disiapkan untuk program prioritas pada masing-masing dinas. Hal yang paling penting kata dia, penanganan banjir saat musim hujan mendatang. Sejumlah titik banjir menurutnya harus diperhatikan agar tidak telat penanganannya.
“Ini masih banyak kan titik banjir di Kota Malang. Selain juga program-program yang menggiring masyarakat kepada perekonomian yang sehat. Artinya kesejahteraan masyarakat perlu jadi prioritas,” jelasnya.
Selama ini, Dinas PUPRPKP dalam sejumlah kesempatan hiring, kata Wanedi, selalu menyampaikan tingkat kebahagiaan masyarakat dapat diukur dengan pemolesan Alun-Alun Tugu Malang. Padahal Wanedi dengan tegas menyatakan, tidak ada korelasi kebahagiaan masyarakat dengan pembongkaran pagar alun-alun.
“Pagar itu masih layak. Bayangkan kalau alun-alun tanpa pagar, kalau terjadi tragedi, bisa-bisa kendaraan malah bablas menerobos alun-alun hingga merusak Tugu Malang yang penuh sejarah ini,” ucapnya.
Apalagi kata dia, pagar Alun-Alun Tugu Malang tidak berdiri sendiri. Pembangunan awalnya merupakan satu kesatuan dengan pagar balaikota dan gedung DPRD.
“Pemkot bisa memanfaatkan anggaran ini untuk pembangunan infrastruktur yang mendesak saja,” pungkasnya.
Reporter: M Sholeh
Editor: Fajrus Sidiq
