Malang, Tugumalang.id – DPRD Kota Malang menyoroti kinerja BPR Tugu Artha Sejahtera dan Perumda Tunas yang dinilai belum memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kedua BUMD milik Kota Malang itu juga hingga kini belum memiliki direksi definitif.
Sorotan tersebut disampaikan sejumlah fraksi DPRD Kota Malang dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap Rancangan KUPA-PPAS APBD 2026, Selasa (18/8/2026).
Juru Bicara Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Malang Donny Victorius menilai BUMD semestinya menjadi salah satu penopang kemandirian fiskal daerah. Namun, BPR Tugu Artha Sejahtera dan Perumda Tunas belum menunjukkan kontribusi nyata terhadap PAD Kota Malang.
“Perumda Tunas dan BPR Tugu Artha harus berperan membantu meningkatkan PAD Kota Malang,” ucapnya.
Baca juga: DPRD Kota Malang Soroti Rendahnya Serapan APBD 2026
Donny juga mendorong kedua BUMD tersebut menjadi stimulator pertumbuhan berbagai sektor perekonomian di Kota Malang.
“Keberadaannya tentu juga harusnya bisa menjadi stimulator dalam menaikkan sektor perekonomian di Kota Malang,” imbuhnya.
Ia menilai kinerja kedua BUMD tersebut masih jauh dari harapan. Karena itu, ia mendorong adanya ekspansi kebijakan agar potensi usaha yang dimiliki dapat dimaksimalkan.
Kosongnya direksi, termasuk direktur utama di BPR Tugu Artha dan Perumda Tunas, juga menjadi sorotan. Pihaknya meminta Pemkot Malang segera mengisi direksi definitif agar kebijakan strategis dapat dijalankan dan kinerja BUMD semakin optimal.
“Diperlukan penataan organisasi yang baik, sehingga ke depan kinerjanya bisa seiring dengan tujuan didirikannya BUMD ini,” tuturnya.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan pihaknya tengah menyiapkan proses pengisian jabatan direksi di BPR Tugu Artha dan Perumda Tunas.
Ia mengakui, hingga saat ini kedua BUMD tersebut belum memiliki direktur utama definitif. Pemkot Malang akan segera menyusun tim pansel untuk menentukan calon yang dinilai layak mengisi jabatan tersebut.
“Yang jelas, sesuai dengan masukan dari DPRD, kami akan menyegerakan untuk membentuk pansel. Pansel ada dua, nanti untuk Tugu Artha sama Tunas,” jelasnya.
Wahyu menargetkan pengisian jabatan pimpinan definitif di kedua BUMD tersebut dapat dilakukan pada 2026. Hal itu sekaligus menjadi bagian dari tindak lanjut atas permintaan DPRD Kota Malang untuk segera membenahi kinerja BUMD.
“Insyaallah 2026 ini terisi. Mudah mudahan nanti bisa dipercepat pengisiannya agar bisa mengoptimalisasi potensi potensi yang dimiliki oleh BUMD kita,” tandasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
editor: jatmiko
