Capaian Kinerja Pemkot Malang dalam 4 Bidang Jadi Sorotan DPRD

Tugumalang.id – Empat bidang capaian kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dinilai belum optimal dan menjadi sorotan DPRD Kota Malang. Empat bidang itu yakni bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan sosial.

Hal itu dibeberkan dalam Rapat Paripurna penyampaian hasil pembahasan Lembar Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2021, di Gedung DPRD Kota Malang, pada Rabu (20/4/2022).

Untuk itu, DPRD Kota Malang mendorong Pemkot Malang untuk memperbaikinya di tahun anggaran 2022 ini.

“Kami tidak menyalahkan tapi kami hanya memberi catatan dan masukan agar ke depannya lebih baik. Kami harapkan dengan kami ingatkan di empat bidang ini semakin menguatkan pemerintahan,” jelas Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika.

Dalam bidang pemerintahan, kata dia, kinerja Pemkot Malang dinilai masih belum optimal lantaran dari 12 indikator hanya lima yang mencapai target. Sementara tujuh di antaranya tak tercapai.

Tujuh indikator yang belum mencapai target itu yakni peningkatan daya beli komoditas pangan, pertumbuhan ekonomi kreatif, kualitas pemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup, kualitas perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, sistem kelembagaan, dan integrasi teknologi informasi.

Dalam bidang perekonomian, DPRD Kota Malang menilai Pemkot Malang belum bisa merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 100 persen. Kemudian target penurunan piutang dan target sertifikasi aset juga tak tercapai.

Selain itu, DPRD Kota Malang juga menyayangkan gerak lamban Pemkot Malang dalam menyelesaikan persoalan proyek perbaikan pasar yang bermasalah, mulai dari Pasar Blimbing, Pasar Gadang, hingga Pasar Besar.

Dalam bidang pembangunan, DPRD Kota Malang menilai Pemkot Malang belum bisa menyelesaikan permasalahan banjir, jalan berlubang, kemacetan, penyerahan PSU, proyek kayutangan heritage, hingga pengelolaan sampah.

Sementara bidang kesejahteraan sosial, DPRD Kota Malang menilai bahwa Kota Malang justru mengalami kenaikan angka kemiskinan. Kemudian kurang optimalnya serapan bantuan sosial, fasilitas rehabilitas sosial, layanan kesehatan, pendidikan, fasilitas olahraga, pengelolaan pariwisata, hingga penanggulangan bencana alam.

“Ingat bahwa DPRD Kota Malang bagian dari pemerintah daerah juga, jadi kami hanya mengingatkan. Catatan-catatan yang kami berikan tujunnya hanya satu yakni agar lebih mengoptimalkan kinerja masing-masing OPD,” ucap Made.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko mengatakan bahwa pihaknya akan menjadikan catatan DPRD Kota Malang sebagai pekerjaan rumah di 2022.

Namun, dia juga menyampaikan bahwa saat ini Pemkot Malang juga sudah mulai bergerak menyelesaikan catatan-catatan tersebut.

“Katakanlah mulai infrastruktur, kami juga mulai bergerak melakukan perbaikan jalan berlubang. Insyaallah sebelum lebaran sudah selesai,” ujarnya.

Dia juga mengatakan bahwa pihaknya mulai bergerak menyelesaikan masalah banjir. Selain itu, pihaknya juga akan memperkuat kinerja dalam merealisasikan target yang ada.

“Prinsipnya, kami menghargai catatan dan rekomendasi DPRD. Tapi yang namanya pemerintah tentu kami akan mendalami karena kami ingin menyelesaikan masalah, bukan nambah masalah,” tandasnya.(ads)

Reporter: M Sholeh

Editor: Lizya Kristanti