Tugumalang.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan ketidaksesuaian bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19 di Kabupaten Malang tahun anggaran 2020.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2021, ada selisih lebih pembayaran biaya pengemasan dan distribusi bansos sebesar Rp 862 juta.
Adapun sumber anggaran bansos tersebut berasal dari Biaya Tidak Terduga (BTT) BPBD Provinsi Jawa Timur senilai Rp 30 miliar yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Malang.
Pencairan dana tersebut dilakukan secara bertahap sebanyak tiga kali dengan sasaran 50 ribu Kartu Keluarga (KK) dalam bentuk beras, telur, dan minyak goreng.
Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menunjuk Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang sebagai pelaksana penyaluran bansos tersebut.
Sementara dalam temuan BPK terkait selisih lebih pembayaran biaya pengemasan dan distribusi bansos sebesar Rp 862 juta di Dinsos Kabupaten Malang tersebut, tidak didukung dengan dasar pengeluaran yang sah.
Sehingga, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 dan Pasal 21; dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 12 Tahun 2019 tentang Pengelolahan Keuangan Daerah pada Pasal 10, Pasal 141, dan Pasal 150.
Selain itu, juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolahan Keuangan Daerah yang dirubah terakhir dengan Permendagri No 21/2011 Pasal 132.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinsos Kabupaten Malang, Wendi Hermawan, mengatakan bahwa sudah ada tindak lanjut terkait hal tersebut melalui pengembalian uang ke Kas Daerah (Kasda).
“Pemeriksaan itu sudah clear dan tidak ada masalah. Intinya kita sudah sesuai prosedur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk uangnya sudah kami setor ke kas daerah,” ucapnya, pada Rabu (25/8/2021).
Menurutnya, memang ada perbedaan pemahaman secara administrasi oleh BPK. Dia mengaku juga telah menjalankan sesuai dengan prosedur yang ada.
“Itu memang sudah ditransfer ke penyedia, jadi administrasinya menurut BPK ada pemahaman yang berbeda. Sebenarnya kontraknya sudah sesuai, dan uangnya sudah sesuai,” ucapnya.
“Jadi harus ada pengembalian ke Kasda dari masing masing penyedia. Walaupun sudah dibayarkan semua harus dikembalikan. Totalnya sekitar Rp 862 juta,” paparnya.
Sebagai informasi, pengadaan bahan pangan untuk bansos tersebut dilakukan oleh pihak ketiga melalui sembilan kontrak pelaksanaan.
Reporter: M Sholeh
Editor: Lizya Kristanti
