Tugumalang.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang memberikan 7 rekomendasi strategis dalam penyusunan Ranperda tentang APBD 2026. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Malang pada Rabu (26/11/2025).
Dalam paparannya, Jubir Banggar DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji menyampaikan bahwa ada perubahan dan penyesuaian postur APBD 2026 usai dilakukan pembahasan Banggar DPRD Kota Malang.
Pendapatan Daerah 2026 yang dirancang sebesar Rp 2,176 triliun dinaikkan sekitar Rp 41 milyar menjadi 2,217 triliun.
Baca Juga: DPRD Kota Malang Kawal Kepastian Akses Jembatan Sonokembang, Konstruksi Bailey Mulai Dirakit
Rinciannya, sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dirancang sekitar Rp 1,062 triliun dinaikkan sebesar Rp 400 juta. Kemudian sektor Pendapatan Transfer sebesar Rp 1,113 triliun dinaikkan Rp 41 miliar menjadi Rp 1,154 triliun.
Sementara itu, Belanja Daerah 2026 yang dirancang sebesar Rp 2,368 triliun ditambah sekitar Rp 48 miliar menjadi Rp 2,417 triliun.
Bayu kemudian menyampaikan 7 rekomendasi strategis hasil pembahasan Banggar. Mulai dari optimalisasi PAD untuk menutup turunnya nilai Transfer ke Daerah (TKD), optimalisasi pencapaian target pajak dan retribusi daerah.
Kemudian mendorong perangkat daerah aktif memperjuangkan pendanaan melalui DAK pusat atau skema pendanaan non APBD lain. Mendorong Disnaker-DPMPTSP aktif menarik minat investor.
Lalu mendorong pelaksanaan program RT Berkelas menjadi program yang mampu berdampak terhadap arah dan tujuan pembangunan Kota Malang.
Baca Juga: Sebelum Jadi Kota Metropolitan, DPRD Kota Malang Ingatkan Kesiapan Insfrastruktur
Memastikan anggaran pendidikan, kesehatan, sosial dan pelayanan kebutuhan masyarakat teranggarkan dengan baik. Terakhir, mamastikan keberlangsungan UHC Kota Malang.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, banyaknya catatan dan rekomendasi ini tak lain untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar berbasis pada kebutuhan masyarakat.
“Untuk tahun anggaran 2026, memang harus berpikir keras. Tujuannya agar pelayanan masyarakat jangan sampai ketinggalan meski TKD merosot,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin menyampaikan terimakasih atas 7 rekomendasi yang disampaikan Banggar DPRD Kota Malang. Sebab, hal ini akan menjadi penyempurnaan dalam penyusunan APBD 2026.
“Tentu selanjutnya kami akan menunggu pandangan fraksi hingga keputusan akhir,” ujarnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter: M Sholeh
Editor: Herlianto. A
