KOTA MALANG, Tugumalang.id – Pengurus DPP PSI, Ali Muthohirin, menyoroti tantangan anak anak disabilitas di Kota Malang dalam menatap masa depan. Terwujudnya Kota Malang sebagai kota inklusi dinilai menjadi kunci untuk menghantarkan anak anak penyandang disabilitas menuju masa depan yang lebih baik.
Tokoh yang masuk dalam bursa bakal calon Wakil Wali Kota Malang itu memandang bahwa dukungan terhadap penyandang disabilitas melalui langkah konkret perlu dilakukan untuk mencapai inklusi sosial yang sebenarnya.
Baca Juga: Koalisi Gerindra-PSI di Pilkada Kota Malang 2024, Ali Muthohirin Bidik N2
“Setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kesempatan yang setara dan merasa diterima dalam masyarakat. Inilah yang menjadi tujuan kita bersama, yaitu menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah untuk semua,” kata Ali saat berdiskusi dengan Yayasan Waroeng Inklusi di Sukun, Kota Malang.
Dalam mewujudkan kota inklusi, perlu dimulai dengan mewujudkan inklusi di bidang pendidikan. Dia menekankan bahwa Guru Pendidikan Khusus (GKP) perlu dilengkapi dengan kompetensi yang memadai agar mampu membimbing anak anak disabilitas dengan baik.
“Jadi kita perlu memastikan pemerataan kompetensi guru sehingga bisa menangani anak anak disabilitas dengan cara yang tepat. Pelatihan bagi GPK harus menjadi prioritas, karena mereka adalah garda terdepan dalam mendukung pendidikan inklusif,” jelasnya.
Baca Juga: Survei Gerindra Jelang Pilkada Kota Malang 2024, Muncul Nama N2 Wanedi hingga Ali Muthohirin
Ali kemudian menyoroti tantangan yang dihadapi anak anak disabilitas setelah menyelesaikan pendidikan dasar. Dikatakan, banyak dari mereka yang masih kebingungan mengenai langkah selanjutnya, seperti pekerjaan atau pendidikan lanjutan.
“Anak anak ini seringkali merasa bingung dengan masa depan mereka. Maka kita harus menyediakan panduan dan dukungan yang jelas agar mereka bisa merencanakan masa depan dengan percaya diri. Ini termasuk memastikan mereka mendapatkan kesempatan kerja yang layak setelah menyelesaikan pendidikan,” tuturnya.
Ketua Yayasan Waroeng Inkkusi, Afifah, mengungkapkan beberapa kendala yang saat ini dihadapi. Salah satunya adalah minimnya dukungan finansial bagi guru GPK dan ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan di lapangan.
“Guru pendamping khusus saat ini bekerja 36 jam per minggu. Namun hanya mendapatkan pembayaran separuh dari sekolah dan separuh dari wali murid. Ini menunjukkan bahwa sistem yang ada belum mendukung inklusi dengan baik,” ujarnya.
Meskipun Perda terkait sekolah inklusi sudah ada, Afifah mengatakan bahwa pelaksanaannya masih belum optimal. Banyak sekolah yang belum menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan alasan keterbatasan fasilitas dan sumber daya.
“Inklusi dalam pendidikan harus lebih dari sekadar peraturan. Kami butuh pelaksanaan yang nyata. Tanpa tindakan konkret, inklusi akan tetap menjadi sekadar wacana,” tegasnya.
Sementara itu, Rizki Amaliah, ibu dari salah satu anak tunarungu, turut menyampaikan tantangan yang dihadapi keluarganya. Ia menjelaskan bahwa biaya untuk alat bantu dengar dan pendampingan di sekolah menjadi beban yang signifikan bagi keluarganya.
“Kami merasa terbebani dengan biaya alat bantu dengar dan guru GPK. Sekolah belum memberikan solusi yang memadai, sehingga kami sebagai orang tua harus menanggung beban ini sendirian,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Ali Muthohirin menyampaikan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan keluarga penyandang disabilitas. Dia juga mengajak masyarakat dan pemerintah untuk berkolaborasi dalam mengatasi masalah ini secara menyeluruh.
“Dukungan bagi keluarga penyandang disabilitas harus menjadi prioritas. Mereka berhak mendapatkan bantuan yang layak, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa semua warga Malang dapat hidup dengan martabat dan tanpa diskriminasi,” paparnya.
Ali menegaskan bahwa inklusi bukanlah sekadar wacana, melainkan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan. Dengan dukungan dari masyarakat dan pemerintah, Ali yakin bahwa Kota Malang dapat menjadi contoh kota inklusi yang sebenarnya.
“Sebagai masyarakat Malang, kita harus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua. Inilah saatnya kita bergerak bersama untuk masa depan yang lebih baik dan setara,” tandasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter: M Sholeh
Editor: Herlianto. A
