Malang, Tugumalang.id – Pemerintah Kota Malang kembali menjadi rujukan daerah lain dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terbaru, Wakil Wali Kota Malang membeber langsung strategi optimalisasi PAD di hadapan rombongan DPRD Kabupaten Mamuju di Balai Kota Malang pada Senin (8/6/2026).
Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin menjelaskan bahwa kehadiran DPRD Mamuju tak lain untuk mempelajari strategi peningkatan PAD Kota Malang yang dinilai berhasil di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Diskusi utamanya terkait dengan sistem PAD di Kota Malang. Diskusi bagaimana kemudian Kota Malang bisa meningkatkan PAD di tengah kondisi efisiensi dan pertumbuhan ekonomi hari ini,” kata Ali.
Sistem pengelolaan PAD yang diterapkan Pemkot Malang, termasuk dukungan regulasi hingga pemanfaatan teknologi digital dalam optimalisasi PAD menjadi fokus pembahasan.
Baca juga: Wawali Kota Malang Tegaskan Guru Honorer Masih Bisa Dibiayai Pemda
PAD Kota Malang Masih dari Sektor Pajak Daerah
Ali mengatakan kontribusi terbesar PAD Kota Malang masih berasal dari sektor pajak daerah yang mencapai sekitar 82 persen. Sementara retribusi daerah, seperti parkir dan pasar, berkontribusi sekitar 12 persen, sedangkan sisanya berasal dari BUMD dan pemanfaatan aset daerah.
Menurutnya, masyarakat wajib pajak di Kota Malang saat ini telah memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap kewajiban membayar pajak. Dalam kondisi ini, Pemkot Malang saat ini justru fokus pada pengendalian dan pengawasan kebocoran melalui digitalisasi.
“Kamo tidak menekan wajib pajak karena kesdarannya sudah tinggi. Kita kontrol loss-nya. Kemudian memberikan penghargaan kepada pembayar pajak di tiap alhir tahun melalui Gebyar Pajak,” tututnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mamuju dari Fraksi NasDem, Muhammad Khairil Muzakkir mengaku tertarik mempelajari Kota Malang karena realisasi PAD tahun 2025 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.
“Jadi pendapatan Kota Malang di 2025 itu signifikan, dari target sekian bisa melewati dari target, itu yang kami lihat tadi,” ujarnya.
Menurutnya, ada sejumlah sektor yang dinilai dapat menjadi contoh bagi Kabupaten Mamuju, terutama pengembangan UMKM dan sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi Kota Malang.
Selain UMKM, pengembangan sektor wisata di Kota Malang juga perlu menjadi perhatian DPRD Mamuju. Khairil menilai potensi wisata di daerahnya masih belum tergarap maksimal, padahal memiliki aset alam yang menjanjikan.
Terkait penataan UMKM, pariwisata di Kota Malang cukup baik. Mungkin itu yang bisa kita implementasikan nanti di kabupaten kami,” tandasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter: M Sholeh
redaktur: jatmiko
