Oleh: Galih Juang Laksono, S.Pd., Gr
Tugumalang.id – Keputusan untuk mengalokasikan Rp268 triliun anggaran pendidikan tahun 2026 ke program Makan Bergizi Gratis (MBG) patut dipertanyakan secara serius.
Di tengah tantangan kualitas pendidikan nasional yang belum sepenuhnya teratasi, mulai dari ketimpangan akses, rendahnya literasi dan numerasi, hingga persoalan kesejahteraan guru, pemangkasan anggaran pendidikan dalam jumlah besar demi satu program populis berisiko menjadi langkah mundur yang mahal bagi masa depan bangsa.
Program MBG memang terdengar mulia. Siapa yang menolak gagasan bahwa anak-anak Indonesia harus mendapatkan asupan gizi yang layak? Namun persoalannya bukan pada niat, melainkan pada prioritas dan desain kebijakan.
Ketika sumber pendanaan program tersebut diambil dari pos pendidikan, maka negara sedang mengirimkan pesan yang ambigu yaitu seolah-olah pemenuhan gizi dan penguatan kualitas pendidikan adalah dua hal yang saling menggantikan, bukan saling melengkapi.
Baca Juga: Wali Kota Malang Panggil SPPG Usai Ramai Temuan Belatung di Menu MBG
Pendidikan bukan sekadar urusan ruang kelas dan kurikulum. Pendidikan adalah ekosistem yang membutuhkan investasi berkelanjutan dan konsisten. Selama bertahun-tahun, Indonesia masih berjuang mengejar ketertinggalan dalam kualitas pembelajaran.
Hasil asesmen nasional dan berbagai studi internasional menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa kita belum berada pada tingkat yang memuaskan. Ketimpangan antara daerah perkotaan dan pelosok juga masih lebar. Dalam konteks ini, pengurangan anggaran pendidikan sebesar Rp268 triliun berpotensi memperlebar jurang tersebut.
Kita perlu jujur melihat bahwa anggaran pendidikan selama ini bukan tanpa masalah. Ada inefisiensi, tumpang tindih program, dan kualitas belanja yang belum optimal.
Namun solusi atas masalah itu bukanlah memangkas anggarannya, melainkan memperbaiki tata kelola dan efektivitas penggunaannya. Mengurangi dana pendidikan justru berisiko mengorbankan program-program peningkatan kualitas guru, perbaikan sarana prasarana sekolah, digitalisasi pembelajaran, serta beasiswa bagi siswa kurang mampu.
Bayangkan dampaknya terhadap sekolah-sekolah di daerah terpencil yang masih kekurangan ruang kelas layak, perpustakaan memadai, atau akses internet stabil. Jika anggaran dipangkas, kemungkinan besar yang pertama terdampak adalah program-program pembangunan fisik dan peningkatan kompetensi guru.
Baca Juga: SPPG di Lowokwaru Malang Tetapkan Harga Menu MBG Rp 8 Ribu dan Rp 10 Ribu
Akibatnya, kesenjangan kualitas pendidikan akan semakin menganga. Sementara itu, MBG yang dijalankan secara nasional juga belum tentu mampu menjawab persoalan gizi secara komprehensif jika tidak dibarengi dengan perbaikan sistem distribusi, pengawasan, dan keberlanjutan pendanaan.
Ada risiko lain yang perlu diwaspadai yaitu politisasi kebijakan. Program dengan skala anggaran raksasa seperti MBG sangat rentan menjadi alat pencitraan. Ketika fokus utama bergeser pada distribusi makanan secara masif, perhatian terhadap kualitas implementasi dan dampak jangka panjang bisa terabaikan.
Pendidikan, di sisi lain, sering kali tidak menawarkan hasil instan yang bisa dipamerkan dalam waktu singkat. Hasilnya baru terlihat bertahun-tahun kemudian, ketika generasi yang dididik hari ini memasuki dunia kerja dan berkontribusi pada pembangunan.
Mengambil dana pendidikan untuk membiayai MBG menciptakan dilema moral. Negara seolah dipaksa memilih antara perut kenyang dan otak cerdas, padahal keduanya sama-sama penting.
Namun pendekatan yang lebih bijak adalah mencari sumber pendanaan alternatif tanpa menggerus hak pendidikan anak-anak. Pemerintah seharusnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap belanja negara di sektor lain yang kurang produktif, menekan kebocoran anggaran, serta mengoptimalkan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan yang adil.
Sektor pendidikan membutuhkan kepastian dan stabilitas anggaran. Guru memerlukan pelatihan berkelanjutan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan teknologi. Kurikulum perlu dikembangkan secara matang, bukan sekadar berganti nama atau format.
Sekolah-sekolah perlu dukungan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan inovatif. Semua itu memerlukan dana yang tidak sedikit. Jika Rp268 triliun dialihkan, apa jaminannya kualitas pendidikan tidak akan tergerus?
Pendukung MBG mungkin berargumen bahwa anak yang lapar tidak bisa belajar dengan baik. Pernyataan ini benar, tetapi solusi tidak harus dengan mengorbankan anggaran pendidikan.
Program gizi bisa dirancang secara lebih terarah, misalnya difokuskan pada daerah dengan tingkat kemiskinan dan stunting tinggi, bukan langsung diterapkan secara menyeluruh dengan biaya fantastis. Pendekatan berbasis data dan prioritas wilayah akan jauh lebih efisien daripada kebijakan seragam yang menghabiskan ratusan triliun rupiah.
Selain itu, ada baiknya pemerintah mempertimbangkan skema kolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan komunitas lokal untuk mendukung program gizi siswa.
Dengan demikian, beban anggaran pusat tidak terlalu besar, dan partisipasi publik dalam menjaga kualitas generasi muda dapat meningkat. Transparansi dan akuntabilitas juga harus menjadi prinsip utama agar dana yang digunakan benar-benar sampai kepada penerima manfaat.
Harapan terbesar bagi sektor pendidikan adalah agar ia tidak dijadikan “sapi perah” kebijakan lain yang lebih populer secara politik. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan daya saing bangsa. Ketika dunia bergerak cepat menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi, Indonesia justru berisiko tertinggal jika komitmen terhadap pendanaan pendidikan melemah.
Kita memerlukan keberanian politik untuk menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama, bukan sekadar memenuhi amanat konstitusi secara formal. Jika ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki gizi anak-anak, maka negara harus hadir dengan kebijakan yang cermat dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan fondasi utama pembangunan manusia.
Saran yang patut dipertimbangkan adalah melakukan audit menyeluruh terhadap rencana anggaran MBG sebelum direalisasikan. Publik berhak mengetahui rincian biaya, mekanisme distribusi, serta proyeksi dampaknya terhadap penurunan stunting dan peningkatan kualitas belajar.
Pemerintah juga perlu membuka ruang dialog dengan akademisi, praktisi pendidikan, dan masyarakat sipil untuk mengevaluasi konsekuensi pemangkasan anggaran pendidikan.
Lebih jauh, reformasi sistem pendidikan harus tetap menjadi agenda prioritas: peningkatan kualitas guru melalui pelatihan berbasis kebutuhan, penguatan pendidikan vokasi yang relevan dengan industri, pemerataan akses digital, serta pemberian beasiswa yang tepat sasaran. Semua itu membutuhkan komitmen pendanaan yang kuat dan konsisten.
Pada akhirnya, bangsa ini harus bertanya apakah kita ingin solusi jangka pendek yang terlihat impresif di permukaan, atau investasi jangka panjang yang mungkin tidak spektakuler hari ini tetapi menentukan masa depan? Mengorbankan Rp268 triliun dari anggaran pendidikan demi MBG adalah langkah yang sarat risiko.
Jika tidak dikelola dengan sangat hati-hati, keputusan ini bisa menjadi preseden berbahaya bahwa pendidikan dapat dikompromikan demi program lain.
Masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa kenyang anak-anak kita hari ini, tetapi juga oleh seberapa berkualitas pendidikan yang mereka terima. Keduanya penting, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi korban.
Jika negara benar-benar ingin membangun generasi emas, maka komitmen terhadap anggaran pendidikan harus tetap kokoh, bukan goyah oleh gelombang kebijakan yang bersifat populis.
*Penulis adalah seorang guru yang tinggal di Mojokerto.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Editor: Herlianto. A
