Oleh: Dr. Aries Musnandar & Dr. Muhammad Effendi, M.Si
Tugumalang.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah investasi strategis bagi masa depan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Namun, niat baik saja tidak cukup. Risiko terbesar MBG bukan pada kekurangan anggaran, melainkan pada model implementasi yang cenderung sentralistik dan birokratis.
Jika pemerintah pusat dan daerah memosisikan diri sebagai eksekutor utama, kita berisiko mengulang kegagalan program bantuan sosial masa lalu: kebocoran anggaran, inefisiensi logistik, dan hilangnya rasa memiliki (sense of belonging) masyarakat.
Baca Juga: Diskominfo Kabupaten Malang Sediakan Call Center Pengaduan MBG
Sejarah mengajarkan bahwa program yang dikelola secara top-down rentan terhadap asimetri informasi. Birokrat di ibu kota mustahil mampu memantau kualitas harian makanan di ribuan sekolah pelosok secara akurat.
Rantai pasok yang panjang melalui vendor besar juga membuka celah praktik korupsi dan mark-up harga. Dampaknya, nilai riil gizi yang diterima anak-anak akan berkurang.
Lebih parah lagi, ketika program ini dirasakan sebagai “pemberian negara” yang dikelola sepenuhnya oleh pihak luar, masyarakat akan bersikap pasif. Tidak ada insentif moral bagi orang tua untuk ikut mengawasi, karena mereka merasa hal tersebut bukan urusan mereka.
Solusinya sederhana namun revolusioner: Desentralisasi eksekusi ke Komite Sekolah.
Pemerintah harus menggeser perannya dari “eksekutor” menjadi “regulator dan fasilitator”. Biarkan Komite Sekolah dan perwakilan orang tua yang memilih vendor lokal (UMKM atau katering setempat), mengecek bahan baku, serta mengawasi penyajian harian.
Ada tiga alasan utama mengapa pendekatan ini jauh lebih efektif:
1. Orang Tua adalah Auditor Terbaik
Orang tua memiliki insentif tertinggi untuk memastikan makanan yang disajikan bersih, bergizi, dan layak. Hal ini menyangkut kesehatan anak mereka sendiri.
Baca Juga: Mobil MBG Oleng Tabrak 3 Rumah di Donomulyo Malang, Kerugian Rp18 Juta
Keterlibatan ini menciptakan sistem penjaminan mutu (Quality Assurance) alami yang berjalan secara real-time, jauh lebih cepat dan akurat daripada laporan inspektorat yang birokratis.
2. Efisiensi dan Stimulus Ekonomi Lokal
Dana MBG akan langsung diserap oleh UMKM, petani, dan peternak di sekitar sekolah. Skema ini menciptakan efek pengganda ekonomi (multiplier effect) yang memperkuat ketahanan pangan lokal, alih-alih mengalir ke rekening korporasi besar yang hanya bertindak sebagai perantara.
3. Membangun Demokrasi Partisipatif
Keterlibatan aktif orang tua dalam pengelolaan MBG adalah bentuk nyata dari pendidikan kewarganegaraan. Masyarakat belajar mengelola anggaran publik dan bertanggung jawab langsung atas kesejahteraan komunitasnya.
Menjaga Koridor Sipil dan Akuntabilitas
Satu poin krusial yang harus ditekankan: jangan libatkan aparat keamanan dalam operasional harian. Program sosial-edukatif adalah ranah pemberdayaan sipil, bukan operasi keamanan. Keterlibatan aparat justru berisiko mematikan inisiatif lokal dan menciptakan kesan intimidasi yang tidak perlu.
Pengawasan integritas dan transparansi anggaran cukup dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital (seperti aplikasi pemantauan menu harian) serta audit acak berkala oleh inspektorat bersama LSM independen.
Indonesia bisa belajar dari kesuksesan Brasil melalui program Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Pemerintah Brasil mewajibkan minimal 30% dana pangan sekolah dibeli langsung dari petani keluarga lokal.
Pengawasan ketat dilakukan oleh dewan sekolah yang melibatkan orang tua murid secara aktif. Hasilnya, angka malnutrisi anak turun drastis dan pendapatan petani kecil melonjak secara signifikan.
MBG dipastikan gagal jika hanya dipandang sebagai proyek infrastruktur pangan birokratis. Program ini baru akan sukses jika bertransformasi menjadi sebuah gerakan sosial.
Pemerintah perlu berani mendelegasikan kewenangan. Biarkan komunitas sekolah yang memiliki sense of belonging tinggi menjadi garda terdepan. Ketika rakyat merasa memiliki program ini, mereka akan menjaganya dengan sepenuh hati. Itulah kunci utama keberlanjutan MBG.
*Dr. Aries Musnandar adalah dosen di Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang.
*Dr. Muhammad Effendi, M.Si, alumni Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), praktisi dan pemerhati pendidikan.
Editor: Herlianto. A
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
